 |
| Sudirman L Rajamuddin selaku pemerhati pembangunan di Sulsel |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Pernyataan politisi Golkar Sulsel Kadir Halid yang mengkritisi anggaran yang dikucurkan Pemprov Sulsel untuk pembangunan Seko dinilai tak hanya menyakiti masyarakat Seko, tapi juga masyarakat Luwu Utara.
Seperti diketahui, Kecamatan Seko yang berada di Kabupaten Luwu Utara, selama ini kurang tersentuh pembangunan, sehingga dinggap sebagai daerah tertinggal, bahkan boleh dibilang sebagai daerah terisolir.
"Seko adalah bagian dari Sulsel. Satu orang pun penduduk Seko yang hidup terisolir, pemerintah harus hadir memberikan pelayanan yang baik termasuk membangun akses yang baik. Tentu saja pernyataan Kadir Halid yang mengkritisi anggaran yang dikucurkan Pemprov Sulsel ke Seko itu telah menyakiti rakyat Seko dan Luwu Utara," ujar Sudirman L Rajamuddin selaku pemerhati pembangunan di Sulsel kepada wartawan, hari ini.
Seperti diketahui, pada acara peluncuran buku hak angket, beberapa hari lalu, Kadir Halid mengkritisi Gubernur Sulsel yang telah mengucurkan anggaran yang nilainya mencapai Rp 60 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Seko. Kadir Halid juga menyatakan, anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk masyarakat miskin daerah lain.
Menurut Sudirman L Rajamuddin, pernyataan Kadir Halid yang merupakan mantan anggota DPRD Sulsel itu adalah sebuah pernyataan yang diskriminatif.
"Saya saat diskusi itu sudah menyampaikan ke pak Kadir Halid bahwa walaupun statusnya saat ini bukan lagi wakil rakyat tapi tidak berarti pola pikirnya boleh diskriminatif, karena perilaku diskriminatif adalah bagian dari SARA," sambung Sudirman.
Pada saat diskusi tersebut, Sudirman juga menanggapi pernyataan mantan Anggota DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu yang menyinggung bahwa pembangunan infrastruktur di Seko tidak masuk dalam RPJMD.
"Saat itu saya juga bantah bahwa jelas-jelas apa yang dilakukan pak Gubernur sudah sesuai dengan visi misi pemerintahan Sulsel yakni poin 2 dan 3 berbunyi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan membangun titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," jelasnya.
Tak hanya itu, Sudirman juga menanggapi pernyataan Pakar Hukum Unhas, Prof Ilmar yang mengatakan bahwa Gubernur cenderung membengkelaikan dan meninggalkan pembangunan stadion Barombong dan masjid 99 Kuba.
"Saya juga bantah itu. Bahwa stadion belum dilanjutkan karena unsur kehati-hatian Gubernur terkait serapan anggaran yang tentunya harus diaudit dulu, apakah sudah sesuai dengan capaian fisik di lapangan. Selain itu juga sangat terkait dengan akses menuju stadion yang relatif tidak menunjang. Berarti ada masalah di amdal lalu lintas, olehnya itu Gubernur memikirkan akses menuju stadion Barombong harus minimal dua akses jalur terpisah akses menuju dan akses balik," urainya.
"Kemudian terkait mesjid 99 kubah, menurut informasi melalui media dianggap oleh pengamat ada masalah terkait penghawaan ruangan yang bertumpu pada penghawaan buatan, sehingga coast operasional dan pemeliharaan tinggi sehingga perlu review design," ujar Sudirman.
Oleh karena itu, aktivis Sulsel itu berharap semua pihak membuka mata dan tidak mempolitisasi niat baik Gubernur Sulsel membangun Sulsel lebih baik.(otn/Ar)
Tags
Daerah
