Pastikan Program OPD Sejalan Dengan Visi Misi Gubernur Sulsel
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) memastikan akan terus mengawal dan mengevaluasi program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sejalan dengan visi misi Gubernur Sulsel, agar semua program masing-masing OPD sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Gubernur Sulsel.
Hal itu mengemuka dalam bincang-bincang khusus Ketua TGUPP Prof Dr Ir Yusran Jusuf, bersama dua anggota TFUPP lainnya Dr Jayadi Nas, dan Ariady Arsal dengan wartamerdeka dan otonominews di Makassar, baru-baru ini.
Prof Yusran menuturkan bahwa TGUPP yang dibentuk oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sifatnya non struktural yang membantu tugas Gubernur dalam memberikan saran dan masukan kepada masing-masing OPD.
"TGUPP juga memastikan program beliau (Nurdin Abdullah) berjalan dengan baik melalui pendampingan OPD. Di bawah kita (TGUPP) ada tenaga ahli 25 orang yang membantu kita secara teknis. Dasar kita adalah SK Gubernur," katanya.
TGUPP ini juga ada di daerah-daerah lain. Malah menurut Yusran, secara nasional juga ada asosiasi TGUPP yang digagas oleh Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto M Eng, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan dan juga mantan Direktur Utama PLN tahun 2000 - 2001.
Selain itu, Prof Yusran mengungkapkan bahwa terbentuknya TGUPP tersebut merupakan suatu inovasi Nurdin Abdullah yang akan membantu memikirkan bagaimana visi misi atau kontrak politik dengan masyarakat saat berkampanye bisa terealisasi dengan baik.
"Kami bukan birokrasi baru. Jadi sifatnya seperti staf ahli, hanya dilembagakan dalam suatu wadah," tambahnya.
"Kami melakukan supporting, menjamin visi misi Gubernur Sulsel, betul-betul dilaksanakan semua OPD. Karena pertanggungjawaban akhir setiap pemerintahan dilihat dari visi misinya, apakah sesuai kontrak politiknya dengan masyarakat," sambung Dr Jayadi Nas, anggota TGUPP bertugas sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Politik.
Selanjutnya, akademisi Unhas itu juga mengatakan bahwa TGUPP akan mengevaluasi dan memberikan masukan kepada masing-masing OPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi program yang dikerjakan oleh OPD di lingkup Pemprov Sulsel.
"Kita lihat betul apakah kegiatan OPD ini sesuai dengan kontrak politik dan visi pak Gubernur atau tidak. Misalnya kita mau buat mobil kan terbagi-bagi, ada yang buat rodanya dan lain-lain, nah kalau ada OPD yang tidak paham dan membuat ban sepeda kan berarti tidak fokus, nah ini TGUPP masuk untuk memastikan bahwa apa yang menjadi visi misi Gubernur Sulsel ini betul-betul berjalan di masing-masing OPD," jelasnya.
Selanjutnya, Jayadi Nas menambahkan bahwa pada tahap tataran perencanaan, TGUPP akan memantau apa yang direncanakan masing-masing OPD. Kemudian TGUPP memastikan apakah program yang telah direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya.
"Ada namanya evaluasi triwulan, setiap triwulan, pimpinan OPD dipanggil bahwa harus sampai disini, kemudian menjelaskan apa yang menjadi perencanaan triwulan selanjutnya. Termasuk efisiensi anggaran, bahwa apakah program yang dianggarkan ada tidak masuk dalam visi misi kita. Sekaligus membekali teman-teman di OPD bersama dengan DPRD Sulsel dalam penganggaran," tambahnya.
"Kita juga lakukan sinkronisasi program. Bahkan kita sampai mengusulkan pemangkasan ratusan program yang tidak efisien. Ada sekitar 465 program kita pangkas jadi 100, karena dinilai terjadi tumpang tindih," ujarnya.
Misalnya progran survei tentang tingkat kepuasan publik terkait dengan pelayanan. Ternyata semua OPD memprogramkan.
"Kenapa tidak dijadikan satu saja. Jangan semua OPD membuat survey yang sama, " sambungnya lagi.
Jayadi Nas merincikan bahwa untuk efisiensi anggaran, masing-masing OPD tidak mesti menganggarkan progam yang juga sama dilakukan oleh OPD lainnya.
"Misalnya melakukan pelatihan, kita melakukan pelatihan langsung bersama stakeholders. Sampai akhir tahun ada pelatihan di hotel, menghabiskan anggaran dan hanya menggugurkan kewajiban. Kenapa tidak dilakukan bersama stakeholders saja. Kenapa tidak di triwulan pertama, kedua dan ketiga kenapa di akhir tahun," jelasnya.
Mantan ketua KPU Sulsel itu juga mencontohkan bahwa saat ini program Dekranasda Sulsel sangat luar biasa. Yakni dengan melakukan kerjasama dengan UMKM yang ada di Sulsel untuk memenuhi kebutuhan perhotelan di Makassar.
"Hotel kan membutuhkan sendal, yang sebelumnya dikirim dari Jawa sekarang kerjasama dengan hotel-hotel. Bahwa semua kebutuhan di hotel diambil dari UMKM lokal," pungkasnya.
Selanjutnya, Jayadi Nas menegaskan bahwa TGUPP hadir untuk memberikan solusi dan penguatan kepada OPD untuk memudahkan mereka dalam menyusun program.
"Kita ini supporting, misalnya pak Gubernur punya porgram Sulsel bersih melayani, ini yang kita pastikan" sambungnya.
Contoh lain lanjut Jayadi Nas, jika masing-masing OPD membuat pelatihan cukup dilaksanakan oleh BPSDM saja. Sehingga, jika ada OPD yang akan menggelar pelatihan untuk pegawai cukup berkoordinasi dengan pihak BPSDM. "Tidak ada lembaga lain yang melakukan pelatihan selain di BPSDM. Jadi BPSDM memenuhi kebutuhan masing-masing OPD," urainya.
Ariady Arsal menambahkan bahwa ada lima visi misi Gubernur Sulsel yang menjadi prioritas dan harus dilaksanakan oleh OPD. Kelima program prioritas tersebut yakni birokrasi melayani, Sulsel terkoneksi (infrastruktur), Kemandirian ekonomi, Pendidikan karakter serta Sulsel cerdas dan sehat.
"Secara umum pasca Gubernur dilantik September 2018, kita lihat dari Baruga pelayanan masyarakat, infrastruktur sudah berjalan, Sulsel cerdas dan melayani juga sudah berjalan," katanya.
Diketahui, sejumlah tokoh Sulsel yang tergabung dalam TGUPP diantaranya Ketua TGUPP Prof Yusran Jusuf, Prof Sangkala fokus di reformasi birokrasi atau bidang hukum, Prof Syamsu Alam Koordinator bidang pertanian, Prof Budu fokus di bidang kesehatan, Prof Heri Tahir fokus di bidang pendidikan, Jayadi Nas fokus di bidang sosial politik, dan Hendra Pachri bertugas khusus di bidang infrastruktur.
Kemudian untuk Mantan Ketua DPRD Sulsel, Muhammad Roem yang juga politikus senior Golkar Sulsel ditugaskan khusus di bidang hubungan antarlembaga dan mantan Bupati Luwu Utara yang juga mantan Anggota DPR RI dari partai Nasdem Muchtar Luthfi A Mutty bertugas khusus di komunikasi pemerintahan daerah dengan pusat.
Sementara mantan anggota DPRD Sulsel yang juga politikus PKS Ariady Arsal bertugas sebagai Koordinator Bidang Kemasyarakatan dan Budaya. (A)
 |
| Ketua TGUPP Prof Dr Ir Yusran Jusuf (tengah), bersama dua anggota TGUPP lainnya Dr Jayadi Nas (kanan), dan Ariady Arsal |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) memastikan akan terus mengawal dan mengevaluasi program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sejalan dengan visi misi Gubernur Sulsel, agar semua program masing-masing OPD sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Gubernur Sulsel.
Hal itu mengemuka dalam bincang-bincang khusus Ketua TGUPP Prof Dr Ir Yusran Jusuf, bersama dua anggota TFUPP lainnya Dr Jayadi Nas, dan Ariady Arsal dengan wartamerdeka dan otonominews di Makassar, baru-baru ini.
Prof Yusran menuturkan bahwa TGUPP yang dibentuk oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sifatnya non struktural yang membantu tugas Gubernur dalam memberikan saran dan masukan kepada masing-masing OPD.
"TGUPP juga memastikan program beliau (Nurdin Abdullah) berjalan dengan baik melalui pendampingan OPD. Di bawah kita (TGUPP) ada tenaga ahli 25 orang yang membantu kita secara teknis. Dasar kita adalah SK Gubernur," katanya.
TGUPP ini juga ada di daerah-daerah lain. Malah menurut Yusran, secara nasional juga ada asosiasi TGUPP yang digagas oleh Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto M Eng, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan dan juga mantan Direktur Utama PLN tahun 2000 - 2001.
Selain itu, Prof Yusran mengungkapkan bahwa terbentuknya TGUPP tersebut merupakan suatu inovasi Nurdin Abdullah yang akan membantu memikirkan bagaimana visi misi atau kontrak politik dengan masyarakat saat berkampanye bisa terealisasi dengan baik.
"Kami bukan birokrasi baru. Jadi sifatnya seperti staf ahli, hanya dilembagakan dalam suatu wadah," tambahnya.
"Kami melakukan supporting, menjamin visi misi Gubernur Sulsel, betul-betul dilaksanakan semua OPD. Karena pertanggungjawaban akhir setiap pemerintahan dilihat dari visi misinya, apakah sesuai kontrak politiknya dengan masyarakat," sambung Dr Jayadi Nas, anggota TGUPP bertugas sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Politik.
Selanjutnya, akademisi Unhas itu juga mengatakan bahwa TGUPP akan mengevaluasi dan memberikan masukan kepada masing-masing OPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi program yang dikerjakan oleh OPD di lingkup Pemprov Sulsel.
"Kita lihat betul apakah kegiatan OPD ini sesuai dengan kontrak politik dan visi pak Gubernur atau tidak. Misalnya kita mau buat mobil kan terbagi-bagi, ada yang buat rodanya dan lain-lain, nah kalau ada OPD yang tidak paham dan membuat ban sepeda kan berarti tidak fokus, nah ini TGUPP masuk untuk memastikan bahwa apa yang menjadi visi misi Gubernur Sulsel ini betul-betul berjalan di masing-masing OPD," jelasnya.
Selanjutnya, Jayadi Nas menambahkan bahwa pada tahap tataran perencanaan, TGUPP akan memantau apa yang direncanakan masing-masing OPD. Kemudian TGUPP memastikan apakah program yang telah direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya.
"Ada namanya evaluasi triwulan, setiap triwulan, pimpinan OPD dipanggil bahwa harus sampai disini, kemudian menjelaskan apa yang menjadi perencanaan triwulan selanjutnya. Termasuk efisiensi anggaran, bahwa apakah program yang dianggarkan ada tidak masuk dalam visi misi kita. Sekaligus membekali teman-teman di OPD bersama dengan DPRD Sulsel dalam penganggaran," tambahnya.
"Kita juga lakukan sinkronisasi program. Bahkan kita sampai mengusulkan pemangkasan ratusan program yang tidak efisien. Ada sekitar 465 program kita pangkas jadi 100, karena dinilai terjadi tumpang tindih," ujarnya.
Misalnya progran survei tentang tingkat kepuasan publik terkait dengan pelayanan. Ternyata semua OPD memprogramkan.
"Kenapa tidak dijadikan satu saja. Jangan semua OPD membuat survey yang sama, " sambungnya lagi.
Jayadi Nas merincikan bahwa untuk efisiensi anggaran, masing-masing OPD tidak mesti menganggarkan progam yang juga sama dilakukan oleh OPD lainnya.
"Misalnya melakukan pelatihan, kita melakukan pelatihan langsung bersama stakeholders. Sampai akhir tahun ada pelatihan di hotel, menghabiskan anggaran dan hanya menggugurkan kewajiban. Kenapa tidak dilakukan bersama stakeholders saja. Kenapa tidak di triwulan pertama, kedua dan ketiga kenapa di akhir tahun," jelasnya.
Mantan ketua KPU Sulsel itu juga mencontohkan bahwa saat ini program Dekranasda Sulsel sangat luar biasa. Yakni dengan melakukan kerjasama dengan UMKM yang ada di Sulsel untuk memenuhi kebutuhan perhotelan di Makassar.
"Hotel kan membutuhkan sendal, yang sebelumnya dikirim dari Jawa sekarang kerjasama dengan hotel-hotel. Bahwa semua kebutuhan di hotel diambil dari UMKM lokal," pungkasnya.
Selanjutnya, Jayadi Nas menegaskan bahwa TGUPP hadir untuk memberikan solusi dan penguatan kepada OPD untuk memudahkan mereka dalam menyusun program.
"Kita ini supporting, misalnya pak Gubernur punya porgram Sulsel bersih melayani, ini yang kita pastikan" sambungnya.
Contoh lain lanjut Jayadi Nas, jika masing-masing OPD membuat pelatihan cukup dilaksanakan oleh BPSDM saja. Sehingga, jika ada OPD yang akan menggelar pelatihan untuk pegawai cukup berkoordinasi dengan pihak BPSDM. "Tidak ada lembaga lain yang melakukan pelatihan selain di BPSDM. Jadi BPSDM memenuhi kebutuhan masing-masing OPD," urainya.
Ariady Arsal menambahkan bahwa ada lima visi misi Gubernur Sulsel yang menjadi prioritas dan harus dilaksanakan oleh OPD. Kelima program prioritas tersebut yakni birokrasi melayani, Sulsel terkoneksi (infrastruktur), Kemandirian ekonomi, Pendidikan karakter serta Sulsel cerdas dan sehat.
"Secara umum pasca Gubernur dilantik September 2018, kita lihat dari Baruga pelayanan masyarakat, infrastruktur sudah berjalan, Sulsel cerdas dan melayani juga sudah berjalan," katanya.
Diketahui, sejumlah tokoh Sulsel yang tergabung dalam TGUPP diantaranya Ketua TGUPP Prof Yusran Jusuf, Prof Sangkala fokus di reformasi birokrasi atau bidang hukum, Prof Syamsu Alam Koordinator bidang pertanian, Prof Budu fokus di bidang kesehatan, Prof Heri Tahir fokus di bidang pendidikan, Jayadi Nas fokus di bidang sosial politik, dan Hendra Pachri bertugas khusus di bidang infrastruktur.
Kemudian untuk Mantan Ketua DPRD Sulsel, Muhammad Roem yang juga politikus senior Golkar Sulsel ditugaskan khusus di bidang hubungan antarlembaga dan mantan Bupati Luwu Utara yang juga mantan Anggota DPR RI dari partai Nasdem Muchtar Luthfi A Mutty bertugas khusus di komunikasi pemerintahan daerah dengan pusat.
Sementara mantan anggota DPRD Sulsel yang juga politikus PKS Ariady Arsal bertugas sebagai Koordinator Bidang Kemasyarakatan dan Budaya. (A)
Tags
Daerah
