 |
| Prabowo Soenirman Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Prabowo Soenirman Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, menuding PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak becus dalam menangani Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter yang sampai saat ini mangkrak.
"Padahal peletakan batu pertama ITF 20 Desember 2018," tegasnya kepada awak media kemarin (13/8/2020).
Karena itu kepada Gubernur DKI, politisi Gerindra ini mengusulkan agar Jakpro tidak lagi menangani ITF di Marunda, Cilincing maupun di Duri Kosambi.
"Percayakan saja pada BUMD lain, seperti Pembangunan Sarana Jaya dan PAL Jaya membangun tiga ITP tadi," jelas Prabowo.
Menurut dia, dengan melibatkan PT Pembangunan Sarana Jaya dan PAL Jaya, maka Gubernur Anies bisa melihat langsung kehandalan direksi dan komisaris dua BUMD tersebut dalam melaksanakan proyek-proyek penugasan.
"Pelibatan BUMD lain juga akan membuat persaingan sehat antar BUMD dan menunjukkan profesionalisme CEO BUMD. Apakah CEO mampu mengelola BUMD dengan baik," ujar Prabowo.
Pembangunan ITF Sunter sendiri hingga kini belum terlaksana. Padahal sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menargetkan proyek ini dibangun pada 2020.
Prabowo menambahkan, keberadaan ITF di Jakarta sangat vital, lantaran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, diperkirakan tidak mampu lagi menampung sampah.
Sebab, saat ini di lahan 110 hektare itu sampah menggunung alias overload. Apalagi volume sampah setiap tahun bertambah sebanyak 400 ton.
Akibatnya volume sampah ini ke depan akan sangat mempengaruhi kapasitas pembuangan sampah dari lima zona yang ada.
Kelima zona ini disebut tidak akan mampu menampung sampah dalam satu tahun ke depan. Artinya, pada 2021, TPST Bantargebang tidak bisa digunakan lagi. Catatan media ini sebagai salah satu perusahaan milik Pemda DKI, Jakpro sering menimbulkan masalah misalnya pembangunan Taman Ismail Marzuki. Lain itu Jakpro juga sangat lahap melakukan kegiatan diluar tupoksinya. Di sektor perparkiran Jakpro jualan label dengan menerima fee dalam jumlah tertentu (Ar)
