Ibu adalah sosok yang "hingga detik akhirpun selalu menjadi orang yang pertama meredam emosiku". Kata kata mutiara diatas sangat pantas sebenarnya dinobatkan pada sosok seorang Menteri Sosial Dr. Ir. Tri Rismaharani, M.T. Karena jabatan seorang Mentri yang membidangi persoalan-persoalan sosial ini sesungguhnya sangat pantas dijabat oleh seorang perempuan yang nurani kepekaannya sangat tinggi. Namun sayang insiden yangg terjadi di salah satu restoran yang ada di Gorontalo seolah melunturkan kata-kata mutiara diatas untuk sosok seorang Mensos Risma.
Rapat yang dihadiri langsung oleh Mensos Ibu Risma dengan para pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif serta para pendamping PKH yang membahas salah satunya tentang akurasi data penerima manfaat PKH, tiba-tiba menjadi tidak kondusif dan terkesan gaduh dengan sikap Menteri Sosial yang terlalu over dalam merespon kekeliruan salah satu pendamping PKH yang keliru dalam penyebutan data. Harusnya sebagai Menteri Sosial respon atas kekeliruan salah satu pendamping PKH tidak mesti ditanggapi ibu Risma dengan cara yg tidak terpuji. Memang niat dari ibu Mensos ini sangat baik adanya dalam rangka menseriusi perbaikan data-tiba yang kini banyak bermasalah di lapangan. Salah satunya adalah kasus-kasus yang terjadi di daerah terkait tidak sinkronnya data penerima PKH yang ada di kementrian dan yang ada di daerah.
Akan tetapi sikap arogansi seorang Menteri Sosial yang terkesan "pamer emosi" dan seolah bangga dengan ciri khasnya yang sering membuat orang malu di hadapan khalayak banyak, sangat disayangkan terjadi di Gorontalo, daerah yang terkenal dengan falsafah adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah.
Ibu Risma itu disambut dengan adat kebiasaan yang terhormat di Gorontalo, dianggap seperti dewanya orang-orang miskin, namun sayang dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada di daerah seperti yang terjadi di Gorontalo kemaren, ibu Mensos terkesan kurang mengedepankan etika sebagai pejabat negara sekelas Mentri.
Bahkan sikap yang diperlihatkan oleh ibu Mensos sangat tidak mencerminkan slogan kementrian Sosial "HADIR" yang merupakan akronim dari : Humanis, adaptif, dedikatif, inklusif, dan responsif. Sebagai bawahan langsung dari Bapak Presiden Jokowi harusnya ibu Mensos bercermin dari gaya kepemimpinan pak Jokowi yang lembut namun tegas dan sangat santun sekalipun dalam kondisi marah. Namun sikap dari ibu Mensos yang terjadi di Gorontalo, seolah meninggalkan kesan "menyelesaikan masalah dengan meninggalkan masalah baru".
Kami tahu niat ibu Mensos sangat mulia karena tidak tega mendengar ada rakyat yang seharusnya penerima bansos PKH namun Eror dalam sistem. Akan tetapi dengan menyerang seorang rakyat kecil yang telah ikut mendedikasikan bhaktinya untuk membantu ibu Mensos dengan menjadi pendamping PKH harusnya dihargai dengan cara yang lebih manusiawi dan sepatutnya. Jikapun terjadi kesalahan karena kelalaiannya dalam bertugas, harusnya ditegur dengan cara yang lebih bijak, bukan justru menyerang secara pribadi hingga terlihat seperti terjadi kontak fisik kecil. Mungkin secara pribadi pendamping PKH tersebut bisa menerima dan memaklumi karakteristik ibu Mensos, tapi yang bersangkutan juga punya keluarga yang ikut merasakan secara psikologi atas tindakan yang dilakukan oleh ibu Mensos. Harusnya informasi yang diterima oleh ibu Mensos di Gorontalo, menjadi daftar referensi untuk melahirkan ide dan inovasi baru dalam perbaikan sistem baik yang ada di daerah maupun dikementrian.
Kami menyarankan agar ibu Mensos kedepan lebih bijak dan humanis dalam menyikapi persoalan2 dilapangan. Termasuk menyikapi keterbatasan kemampuan para petugas Pendamping PKH dalam menyikapi tugas2nya di lapangan. Agar kedepan kualitas SDM para pendamping PKH pun lebih baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai harapan ibu Mensos dan para penerima manfaat. Dan meminta dengan hormat agar kiranya ibu Mensos mau bersikap negarawan dengan meminta maaf kepada oknum Petugas PKH dan keluarganya. Toh dengan menyadari Kehilafan sikap yg dilakukan oleh ibu Mensos saya kira tidak akan sedikitpun mengurangi kebesaran dan martabat beliau baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara.
Ketua Analisis & Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo danWakiL Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango, kabupaten Gorontalo.
