LAMONGAN (wartamerdeka.info) -Menghadapi terpaan krisis pangan secara global, maka industri pangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat (food sovereignty) dan mandiri (food resilience).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan itu, usai melakukan penandatanganan dokumen Persetujuan Raperda APBD 2023 bersama ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur pada Rapat Paripurna Hari Keempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (21/11).
“Momen inilah yang seharusnya kita tangkap menjadi peluang, karena sektor pertanian masih menjadi penopang terbesar khususnya produksi beras dan jagung di tingkat regional. Pemkab akan terus berkomitmen mempertahankan pangan dengan menjaga predikat sebagai daerah lumbung pangan nomor 1 se- Jawa Timur,” ucapnya.
Mempertahankan menjadi lumbung pangan nomor wahid di Jatim, Lamongan terus mendorong untuk melakukan diversifikasi pangan untuk lebih menguatkan ketahanan pangan. Salah satu diantaranya yakni pengembangan tanaman sagu, sorgum, hingga peningkatan produksi buah-buahan seperti pisang Cavendish, semangka, melon dan tanaman holtikultura yang sudah dikembangkan oleh masyarakat.
“Sudah saatnya potensi besar di sektor pangan dikembangkan lebih optimal dengan berbagai inovasi, sehingga menghasilkan produk-produk pangan substitusi yang kompetitif dan berdaya saing,” imbuh Bupati.
Melalui persetujuan APBD 2023, juga diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan perekonomian masyarakat guna terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.
Juru bicara DPRD Lamongan, Alim Makhfudi menyatakan, DPRD menyepakati postur rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 dengan Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 3.236.135.543.700, sementara Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3.180.421.258.000. Dengan konfigurasi tersebut, rancangan APBD 2023 mengalami surplus sebesar Rp 55.714.285.700.
Sebagai penyeimbang dari surplus yang terjadi, maka kebijakan pembiayaan yang ditempuh berasal dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran.(Mas)
