Oleh: Aris Kuncoro
SUKADANA (wartamerdeka) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang kini sedang bersiap-siap mencalonkan diri menjadi presiden mengingatkan, bahwa ekonomi Indonesia saat ini masih dijajah oleh modal asing. Modal asing yang seharusnya memberi keuntungan, ternyata justru merugikan bangsa Indonesia. “Sekedar contoh, saya mendukung upaya pemerintah sekarang untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan dan bagi hasil migas,” ujar Bang Yos –panggilan akrab jenderal purnawawirawan yang juga dikenal sebagai mantan Pangdam Jaya ini.
Menurutnya, ada tiga ironi yang terjadi saat ini. Ironi pertama, pada saat harga minyak dunia melonjak kita yang pernah menghasilkan produksi minyak diatas 1 juta barel, kini malah menjadi negara konsumen minyak. Ironi kedua, pada saat negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela melakukan proyek nasionalisasi perusahaan tambang yang merugikan negara, pemerintah RI tidak segera bertindak untuk melakukan negosiasi ulang kontrak karya dan bagi hasil pertambangan dan migas.
’’Enam puluh tiga tahun bangsa ini merdeka. Dari segi pencapaian kemerdekaan politik dan demokrasi telah terjadi lompatan yang sangat fantastis dibanding ketika rakyat Indonesia masih dibawah kolonial. Demokrasi dan otonomi daerah menjadi tonggak yang sangat penting. Namun di bidang ekonomi bangsa ini sejatinya belum merdeka,’’ ujar Bang Yos di hadapan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) unit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), di Surabaya, Sabtu (30/08).
Jelas sekali, lanjut Sutiyoso, bila hanya mengandalkan modal asing tanpa topangan ekonomi kerakyatan maka investasi asing hanya akan mengasingkan rakyat Indonesia dari kekayaan alamnya. “Kita menolak pembangunan ekonomi yang hanya bisa memperkaya negara asing, sementara rakyat mati kelaparan. Rakyat tidak boleh dibiarkan mati kelaparan di lumbung padi,” tegas Sutiyoso.
Pembangunan ekonomi, kata Bang Yos, baru dikatakan berhasil bisa bisa mewujudkan cita-cita ekonomi dalam Pancasila, yaitu ekonomi yang berkeadilan sosial. “Kemakmuran masyarakatlah tujuan negara ini didirikan, bukan kemakmuran orang-seorang,” ujarnnya. Pembangunan ekonomi sekarang salah kaprah, karena kue ekonomi yang besar dikuasai segelintir orang, sementara kue ekonomi yang kecil justru diperebutkan jutaan orang lainnya.
Sutiyoso juga mengulas tidak sejalannya demokrasi ekonomi dengan demokrasi politik. Reformasi politik sudah berjalan, sementara reformasi ekonomi dalam arti demokrasi ekonomi tidak terjadi. ”Lihat saja usaha ekonomi yang bersandar pada koperasi dan usaha-usaha UKM terpinggirkan oleh koorporasi multi
nasional. Pasar tradisional kalah bersaing dengan hipermarket, koperasi dikalahkan bank dan multifinance,” tandasnya.
Sutiyoso mengajak forum Rapimnas Kadin UKM untuk merumuskan jalan terang yang menjadi panduan bagi gerakan mengembalikan ekonomi kerakyatan. ”Pendukung ekonomi kerakyatan pasti akan dimusuhi kelompok pendukung pasar bebas, penganut paham liberalisme dan kapitalisme. Kelompok liberalis jangan diberikan kesempatan berkuasa lagi. Mereka telah meruntuhkan negara ini karena melakukan menjual aset negara, melaukan privatisasi BUMN dan liberalisasi impor,” ujar Bang Yos.
SUKADANA (wartamerdeka) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang kini sedang bersiap-siap mencalonkan diri menjadi presiden mengingatkan, bahwa ekonomi Indonesia saat ini masih dijajah oleh modal asing. Modal asing yang seharusnya memberi keuntungan, ternyata justru merugikan bangsa Indonesia. “Sekedar contoh, saya mendukung upaya pemerintah sekarang untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan dan bagi hasil migas,” ujar Bang Yos –panggilan akrab jenderal purnawawirawan yang juga dikenal sebagai mantan Pangdam Jaya ini.
Menurutnya, ada tiga ironi yang terjadi saat ini. Ironi pertama, pada saat harga minyak dunia melonjak kita yang pernah menghasilkan produksi minyak diatas 1 juta barel, kini malah menjadi negara konsumen minyak. Ironi kedua, pada saat negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela melakukan proyek nasionalisasi perusahaan tambang yang merugikan negara, pemerintah RI tidak segera bertindak untuk melakukan negosiasi ulang kontrak karya dan bagi hasil pertambangan dan migas.
’’Enam puluh tiga tahun bangsa ini merdeka. Dari segi pencapaian kemerdekaan politik dan demokrasi telah terjadi lompatan yang sangat fantastis dibanding ketika rakyat Indonesia masih dibawah kolonial. Demokrasi dan otonomi daerah menjadi tonggak yang sangat penting. Namun di bidang ekonomi bangsa ini sejatinya belum merdeka,’’ ujar Bang Yos di hadapan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) unit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), di Surabaya, Sabtu (30/08).
Jelas sekali, lanjut Sutiyoso, bila hanya mengandalkan modal asing tanpa topangan ekonomi kerakyatan maka investasi asing hanya akan mengasingkan rakyat Indonesia dari kekayaan alamnya. “Kita menolak pembangunan ekonomi yang hanya bisa memperkaya negara asing, sementara rakyat mati kelaparan. Rakyat tidak boleh dibiarkan mati kelaparan di lumbung padi,” tegas Sutiyoso.
Pembangunan ekonomi, kata Bang Yos, baru dikatakan berhasil bisa bisa mewujudkan cita-cita ekonomi dalam Pancasila, yaitu ekonomi yang berkeadilan sosial. “Kemakmuran masyarakatlah tujuan negara ini didirikan, bukan kemakmuran orang-seorang,” ujarnnya. Pembangunan ekonomi sekarang salah kaprah, karena kue ekonomi yang besar dikuasai segelintir orang, sementara kue ekonomi yang kecil justru diperebutkan jutaan orang lainnya.
Sutiyoso juga mengulas tidak sejalannya demokrasi ekonomi dengan demokrasi politik. Reformasi politik sudah berjalan, sementara reformasi ekonomi dalam arti demokrasi ekonomi tidak terjadi. ”Lihat saja usaha ekonomi yang bersandar pada koperasi dan usaha-usaha UKM terpinggirkan oleh koorporasi multi
nasional. Pasar tradisional kalah bersaing dengan hipermarket, koperasi dikalahkan bank dan multifinance,” tandasnya.
Sutiyoso mengajak forum Rapimnas Kadin UKM untuk merumuskan jalan terang yang menjadi panduan bagi gerakan mengembalikan ekonomi kerakyatan. ”Pendukung ekonomi kerakyatan pasti akan dimusuhi kelompok pendukung pasar bebas, penganut paham liberalisme dan kapitalisme. Kelompok liberalis jangan diberikan kesempatan berkuasa lagi. Mereka telah meruntuhkan negara ini karena melakukan menjual aset negara, melaukan privatisasi BUMN dan liberalisasi impor,” ujar Bang Yos.
Tags
Nasional
