MATRASS Warning Panwaskab Torut

RANTEPAO - Belajar dari kasus panwas pilgub yang lalu, MATRASS memberi warning (peringatan) kepada Panwaslu Kada Toraja Utara untuk tidak berbuat hal yang sama. Peringatan ini cukup beralasan mengingat MATRASS sendiri mulai mencium aroma kurang sedap di internal Panwas Toraja Utara, yakni antara Panwas Kabupaten (Panwaskab) dan Panwas Kecamatan (Panwascam). Pasalnya, Panwaskab Toraja Utara selama ini dianggap tidak transparan dalam mengelola keuangan panwas. Akibatnya, timbul kecurigaan di kalangan Panwascam terhadap Panwaskab Toraja Utara.

Panwaskab juga dianggap tidak adil dan tidak proporsional dalam mengalokasikan anggaran panwas ke kecamatan hingga PPL (Petugas Pengawas Lapangan).

“Personil staf panwas kabupaten terlalu banyak dan ini menelan biaya besar. Sementara kami di kecamatan minta satu orang staf saja tidak dikasih. Anggaran kami pun sangat minim dan tidak akan mampu menunjang volume kegiatan yang cenderung meningkat. Kami kan ujung tombak pengawasan di lapangan,” ujar Tamar, seorang anggota Panwascam Rantepao.

Untuk diketahui, personil Panwaskab Toraja Utara selain tiga anggota panwas, juga terdapat PNS sebanyak 3 orang. Masing-masing sebagai sekretaris, bendahara dan satu lagi staf biasa. Staf biasa ini masih ditambah 3 orang dari non PNS. Kemudian seorang tukang masak dan seorang satpam. Malah, ada 2 nama yakni Asradi dan Lambertus didudukkan sebagai staf ahli. Konon, gaji honor dua staf ahli ini cukup menggiurkan meski tugas pokok dan fungsinya tidak jelas.

“Kami memang banyak menerima laporan tentang pengelolaan anggaran panwaskab pemilukada ini. Termasuk soal personalia dan kinerja panwas di lapangan. Tapi kami masih dalam batas mengumpul keterangan dan data dengan melakukan silent investigation. Saatnya nanti kami blow-up setelah semuanya klir dan akurat,” tandas Tommy yang juga Presidium LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Toraja Utara ini. (TOMMY)