TORAJA UTARA (wartamerdeka.info) - Tender pengadaan barang/jasa di Toraja Utara kisruh. Kantor ULP setempat sontak diblokade sekelompok orang yang dikenal sebagai kontraktor.
Mereka adalah peserta tender irigasi dan jalan. Kedatangannya untuk mempertanyakan kepada ULP seputar undangan yang belum diterima. Undangan dimaksud untuk pembuktian kualifikasi yang dijadwalkan pada hari Senin (16/7).
"Masa kami tidak dapat undangan pembuktian kualifikasi. Kami juga tidak tahu apakah kami lolos evaluasi penawaran dan lolos evaluasi dokumen kualifikasi. Persoalannya tidak ada informasi. Nah sekarang untuk pembuktian kami tidak dapat undangan. Harusnya panitia sampaikan ke kami kalau kami tidak lolos evaluasi supaya kami tidak berharap undangan. Tapi tentunya juga harus ada alasan dan penjelasan dari panitia atau pokja mengapa kami tidak lolos evaluasi," ungkap seorang dari kontraktor, di kantor ULP Torut, Rantepao, Senin (16/7/2018).
Akibat aksi blokade ini, pihak ULP akhirnya menunda sementara waktu agenda pembuktian kualifikasi. Jadwal berikut segera akan disampaikan.
"Tunggu saja informasinya, nanti bisa dicek jadwal pembuktiannya yang diundur. Bagi yang sudah dapatkan undangan tetap akan disampaikan," ujar seorang dari anggota Pokja yang enggan disebut namanya.
Bupati Kala'tiku Paembonan ketika dihubungi via ponsel, juga mengatakan, pihaknya sudah mengetahui kekisruhan itu.
"Saya sudah hubungi Kapolres dan minta bantuan kepolisian dalam rangka pengamanan lokasi. Saya juga sudah perintahkan Satpol PP untuk turut mengamankan. Karena bagaimanapun kegiatan tender ini adalah agenda pemerintah yang harus tetap dijalankan," tandas mantan Sekretaris Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemendagri RI ini.
Selain ULP, lokasi yang juga akan diamankan adalah jalan menuju Kantor Bupati Torut di Panga'. Pasalnya, terjadi pemblokiran jalan oleh warga di lokasi tersebut hingga menghalangi arus lalulintas serta aktivitas warga. (TimLiput)
Tags
Daerah
