 |
| Nanang Nurjamil |
Pria yang akrab dipanggil Kang Jamil itu memberikan saran kepada Panitia Yudafest supaya diupayakan segera menemui/bertemu langsung dengan Walikota untuk tabayun dengan minta klarifikasi terhadap statement yang dilontarkan Walikota tersebut.
“Statement yang dilontarkan itu kan hanya bersifat saran saja, bukan berarti bentuk pelarangan.Tidak ada salahnya untuk datang silaturahmi, saya selaku Steering Commite Yudafest mendorong supaya ada pertemuan tersebut,”ujarnya, Sabtu (21/7/2018).
Nanang pun mengaku merasa kaget dengan adanya statement Walikota itu, pasalnya perhelatan itu digelar pada tahun ini yang kedua kalinya.Bahkan pada waktu pertama dilaksanakan, Walikota datang untuk membuka event itu dan sangat mengapresiasinya.
Apalagi kegiatan itu merupakan event tahunan dalam rangka menyambut HUT Proklamasi RI dan memberikan ruang kepada UMKM, sekaligus juga untuk memperingati Patih Yudanegara, putera Raden Anggadipa (Raden Tumenggung Wiradadaha III) Bupati Sukapura.
Jadi kegiatan itu, selain untuk menggeliatkan sektor ekonomi para pelaku usaha UMKM, para pegiat seni budaya juga tentunya ada nilai sisi sejarah untuk memperingati Patih Yudanegara.Sehingga ketika digelar pada tahun lalu mendapat animo dari masyarakat.
“Tapi kenapa tiba-tiba saja sekarang ini, Walikota menyarankan supaya relokasi ke tempat yang lain.Dengan alasan kemacetan, padahal perhelatan itu hanya digelar beberapa hari saja.Tapi kenapa 322 PKL gerobak di Cihideung yang permanen tutup mata saja,”herannya.
Padahal, kata Nanang kondisi di Cihideung itu jauh sangat fatal, karena eksistensi PKL itu telah memakan jalan hampir separonya.Sehingga tak ayal pemandangan setiap harinya itu menimbulkan kemacetan, bahkan nyaris jalan itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan.
“Kenapa sampai sekarang ini, terus dibiarkan saja.Ada apa dengan kebijakan Walikota yang cenderung berbau paradoksal.Kalau mau melarang Yudafest di Jalan Yudanegara, meskinya sejak dari awal waktu kegiatan pertama saja, jangan diberi izin dong,”bebernya.
Menurut Nanang, kalau sekarang dilarang, tentunya berdampak kepada ratusan pelaku usaha kuliner, pengrajin, pedagang fashion dan lainnya.Karena mereka itu sudah lama mendaftar ingin mengais rejeki dalam event itu.Pasalnya pada ajang pertama omzet pedagang itu luar biasa.
Persiapan Yudafest ke-2 sudah mencapai sekitar 70% berjalan, kasihan panitia dan para peserta yang sudah bekerja, Walikota harus lebih bijak dalam menyikapinya.Kalau harus pindah ke Dadaha, namanya bukan lagi Yudafest, ganti saja jadi Dadahafest.
Seharusnya Pemkot mendukung banyaknya event. Sebab adanya event itu telah memberi ruang kepada para pelaku usaha kecil dan menengah, contohnya: mambo kuliner, pataruman food, cfd dan lainnya.Kehadirannya cukup berdampak memberikan hiburan.
Intinya kebijakan Walikota itu harus objektif, adil dan tidak tebang pilih.Karena masalah kemacetan bukan hanya disebabkan oleh satu faktor dengan adanya kegiatan festival yang sifatnya hanya insidentil, kemacetan di Kota Tasik disebabkan oleh berbagai faktor.
Terutama masalah rekayasa lalulintas, penambahan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan.Serta disiplin pengguna jalan.Jangan hanya karena kehadiran kegiatan saja, namun juga ada aspek penunjang yang lainnya.
“Kalau alasannya kemacetan berarti nanti Tasik Oktober Festival jangan lagi diselenggarakan di jalan Hazet, Mesjid Agung dan Yudanegara.Sebab melanggar Pasal 45 ayat (1), pasal 28 ayat (2), pasal 274 san 275 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,”pungkasnya.(Ariska)
Tags
Daerah
