KARIMUN (wartamerdeka.info) - Pengerjaan proyek pembanguan pelabuhan Malarko (Pelabuhan peti kemas) dari tahun 2008 hingga sekarang ini terkesan diabaikan.Sebelumnya juga sudah pernah diberitakan berulang-ulang dibeberapa Media,namun kelihatannya tidak ada respon dari Pemerintah Pusat sama sekali.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Bakti Lubis SH saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin, mengatakan, sejak dirinya dilantik menjadi Anggota DPRD tahun 2009, pengerjaan proyek pelabuhan Malarko tahun 2008 itu sudah ada.
Pembangunan pelabuhan Malarko ini adalah anggaran dari APBN dan pelaksana pengerjaan proyek juga langsung dari Kementerian Perhubungan dan ini juga merupakan tahun jamak yang dilelangkan berdasarkan pagu anggaran tahunan.
Bakti Lubis juga mengatakan bahwa DPRD Karimun pernah mempertanyakan ke Kementerian Perhubungan,sebab bila dilihat proyek ini menjadi proyek tidak sungguh-sungguh dilaksankan,bahkan terkesan menghambur-hamburkan uang Negara dan buktinya kondisinya sampai hari ini tidak kunjung selesai.
"Tentu dalam hal ini ada pembiaran dan kerugian Negara disana yang kita yakini nilainya tidak sedikit. Pagu anggaran berdasarkan kegiatan itu, untuk tiga tahap saja sudah hampir Rp 300 Milyar dan dapat dilihat sampai hari inipun tidak selesai," ujarnya.
Menurutnya kalau program itu sungguhan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan harusnya bisa dmenyelesaikan.Tetapi kalau pembanguan pelabuhan Malarko ini tidak bisa diselesaikan juga kerugian Negara akan benar-benar sangat luar biasa besarnya.
Sebelumnya pada tahun 2013 Bakti Lubis selaku unsur pimpinan Komisi yang membawahi Sumber Daya Alam dan Pembangunan pada saat itu sudah pernah mempertanyakannya,namum mereka bilang akan tetap dilanjutkan.Oleh karena itu dia juga berharap pembangunan pelabuhan Malarko benar-benar menjadi pilihan proyek Pemerintah Pusat yang bermanfaat untuk daerah ini.
Pembangunan pelabuhan ini tentu pasti ada tujuannya,apakah semuanya untuk fasilitas kargo,atau sebagai fasilitas bongkar muat khusus.
"Selain membangun pelabuhan seharusnya infrastruktur daratnya juga ikut dibangun karena bagaimanapun tidak sedikit keuangan Negara yang sudah digelontorkan disini,"terangnya.
Dalam waktu dekat ini Bakti Lubis bersama teman-teman Anggota DPRD akan mempertanyakan kembali bagaimana finalisasi dari kegiatan pembangunannya. Kemudian menanyakan seperti apa disain akhirnya dan apa saja yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat. Termasuk sekaligus melihat sudah berapa besar anggaran yang terserap dalam pembangunan pelabuhan ini,dan dia yakini itu pasti besar anggarannya.
Dalam pembangunan pelabuhan Malarko ini peran Pemerintah Daerah tidak ada sama sekali,kecuali penguatan fungsi penunjangnya saja. Sementara fasilitas umum seperti jalan-jalan yang didarat itu dikerjakan oleh Badan Pegusahaan Kawasan Kabupaten Karimun.
Bakti Lubis juga berharap peran serta masyarakat untuk turut mengawasi pembangunan pelabuhan Malarko tersebut.
"Dan kalau ada yang tidak benar silahkan melaporkannya kepada DPRD agar dapat disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat,"harapnya. (Sihat)
Tags
Daerah