YOGYAKARTA (wartamerdeka.info) - "Betapa pentingnya pelaksanaan seminar ini guna meningkatkan sinergi antara Bakamla dan instansi terkait untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan kemanan laut yang ideal", ujar Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R. sebelum memukul gong sebagai tanda resminya kegiatan Seminar dibuka.
Laksdya Taufiq membuka Seminar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut dengan Tema 'Urgensi Undang-Undang Keamanan Laut Guna Mewujudkan Sinergitas Penegakan Hukum di Laut', di D.I. Yogyakarta, Kamis (28/2/2019).
Kegiatan seminar ini bertujuan untuk menjaring pendapat dari berbagai instansi terkait dan akademis terhadap RUU Kemanan Laut yang di usulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam program Legislasi Nasional 2015 - 2019.
Dalam sambutannya, Laksdya Taufiq menyampaikan Indonesia merupakan negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan posisi strategis di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Pasifik. Kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik ekonomi maupun politik. Ini mewajibkan bangsa Indonesia untuk mempertahankan, memanfaatkan sebesar-besarnya, serta mengelolanya secara berkelanjutan dan terpadu demi kemakmuran Rakyat Indonesia.
"Laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945", ujar Laksdya Taufiq.
Kondisi saat ini dalam hal pengelolaan penegakan hukum dan keamanan di laut belum optimal karena dalam implementasinya masih bersifat sektoral. Implikasi dari kegiatan yang demikian berakibat pada inefisiensi, inefektifitas dan kurang reponsif dalam menghadapi permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut.
Seminar ini menghadirkan lima narasumber antara lain Guru Besar Universitas Gajah Mada Prof. Marsudi Triatmodjo, S.H., L.L.M., Staf Ahli Dr. Nasrudin, SH., MM., Ketua Komisi I DPR RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Anggota DPR RI H. Sukamta, Ph.D, dan Kadiskum TNI AL Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D. Pada kesempatan ini, Mayor Bakamla Andi Apriyanto, S.H., M.H. yang sehari-hari menjabat sebagai Kasi Advokasi Hukum, bertugas menjadi moderator.
Kegiatan Seminar ini diikuti puluhan peserta dari Perwakilan Instansi Pemerintah,Akademisi, Staekholder, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).Selain itu turut hadir jajaran Pejabat Bakamla antara lain Kepala Biro Perencanaan Laksma Bakamla Eko Jokowiyono S E., M.Si., Direktur Hukum Laksma Bakamla Eddy Rate Muis, S.H., M.H., Kasubdit Pertimbangan dan Avokasi Hukum Kolonel Bakamla Heru Satrio Wibowo, S.H., M.H., Plh. Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim, dan Kasubbag TU Kepala Bakamla Letkol Bakamla Ridwansyah.(Humas Bakamla)
Komentar
Posting Komentar