"Jangan Jadi Penghambat Pelayanan Publik"
LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Lamongan, (19/7) mendapat tanggapan Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M).
Direktur LP3M Lamongan, Nu'man Suhadi menyebut mutasi yang baru saja dilakukan Bupati Lamongan bisa dilihat dari dua sudut pandang.
Menurut dia, dari dua sudut pandang tersebut, pertama dari sudut pandang prospektif yakni rotasi kerja tersebut merupakan hasil dari evaluasi kinerja sekaligus upaya untuk menyegarkan dari kejenuhan atas rutinitas kerja.
"Tentu dengan harapan agar ada peningkatan produktivitas kerja sekaligus progres dalam mendorong inovasi dalam memberikan pelayanan publik," kata dia.
Yang kedua, lanjut Nu'man dalam sudut pandang "politis" yakni lebih dalam konteks untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan publik alias kepentingan personal, maka pendekatan nya bukan lagi hasil evaluasi kinerja tetapi atas dasar suka dan tidak suka, maka tidak jarang muncul istilah ABS (asal bapak senang).
"Karena itu, melihat konstelasi jelang Pilkada 2020, bisa jadi muatan politis lebih kental mengingat ada banyak "kepentingan" yang terkamuflase dalam mutasi, kita lihat saja dalam satu bulan kedepan apabila ternyata tidak ada peningkatan kinerja dan trobosan baru khususnya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat maka kita bisa menilai mutasi tersebut, bisa jadi "politis," jelas dia.
Aktifis muda itu, bahkan kuatir
gerbong mutasi yang bergerak saat ini, justru menjadi masalah atau penghambat dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai contoh rencana pemindahan TPI ke tempat yang baru yang mestinya tuntas bulan Juli ini menjadi tertunda hanya karena mutasi. Rencana pemindahan TPI ke PPDI, misalnya hingga saat ini masih terkatung-katung. Kepala dinas perikanan, malah dimutasi.
"Benar pemindahan tersebut tidak mutlak kewenangan dinas perikanan Lamongan, tapi setidaknya dengan kordinasi yang terencana kan tidak mungkin akan tertunda terus," jelas pria berkaca mata ini.
Menurut Nu'man Suhadi, seharusnya kepala dinas perikanan tidak masuk gerbong mutasi. Bisa dibayangkan, kepala Pelabuhan/PPN akhir bulan ini pensiun, dan kepala dinas perikanan pemkab juga diganti orang baru.
"Sebagaimana diprediksi banyak kalangan, gagal!," jelasnya.
Kabag Humas dan Protokol pemkab Lamongan, Agus Hendrawan mengatakan sebagaimana dipesankan Bupati Lamongan, Fadeli agar pejabat yang baru dilantik, terus meningkatkan kinerjanya.
"Mutasi dalam rangka meningkatkan kinerja," ujar Agus.(Mas)
LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Lamongan, (19/7) mendapat tanggapan Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M).
Direktur LP3M Lamongan, Nu'man Suhadi menyebut mutasi yang baru saja dilakukan Bupati Lamongan bisa dilihat dari dua sudut pandang.
Menurut dia, dari dua sudut pandang tersebut, pertama dari sudut pandang prospektif yakni rotasi kerja tersebut merupakan hasil dari evaluasi kinerja sekaligus upaya untuk menyegarkan dari kejenuhan atas rutinitas kerja.
"Tentu dengan harapan agar ada peningkatan produktivitas kerja sekaligus progres dalam mendorong inovasi dalam memberikan pelayanan publik," kata dia.
Yang kedua, lanjut Nu'man dalam sudut pandang "politis" yakni lebih dalam konteks untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan publik alias kepentingan personal, maka pendekatan nya bukan lagi hasil evaluasi kinerja tetapi atas dasar suka dan tidak suka, maka tidak jarang muncul istilah ABS (asal bapak senang).
"Karena itu, melihat konstelasi jelang Pilkada 2020, bisa jadi muatan politis lebih kental mengingat ada banyak "kepentingan" yang terkamuflase dalam mutasi, kita lihat saja dalam satu bulan kedepan apabila ternyata tidak ada peningkatan kinerja dan trobosan baru khususnya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat maka kita bisa menilai mutasi tersebut, bisa jadi "politis," jelas dia.
Aktifis muda itu, bahkan kuatir
gerbong mutasi yang bergerak saat ini, justru menjadi masalah atau penghambat dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai contoh rencana pemindahan TPI ke tempat yang baru yang mestinya tuntas bulan Juli ini menjadi tertunda hanya karena mutasi. Rencana pemindahan TPI ke PPDI, misalnya hingga saat ini masih terkatung-katung. Kepala dinas perikanan, malah dimutasi.
"Benar pemindahan tersebut tidak mutlak kewenangan dinas perikanan Lamongan, tapi setidaknya dengan kordinasi yang terencana kan tidak mungkin akan tertunda terus," jelas pria berkaca mata ini.
Menurut Nu'man Suhadi, seharusnya kepala dinas perikanan tidak masuk gerbong mutasi. Bisa dibayangkan, kepala Pelabuhan/PPN akhir bulan ini pensiun, dan kepala dinas perikanan pemkab juga diganti orang baru.
"Sebagaimana diprediksi banyak kalangan, gagal!," jelasnya.
Kabag Humas dan Protokol pemkab Lamongan, Agus Hendrawan mengatakan sebagaimana dipesankan Bupati Lamongan, Fadeli agar pejabat yang baru dilantik, terus meningkatkan kinerjanya.
"Mutasi dalam rangka meningkatkan kinerja," ujar Agus.(Mas)
Tags
Daerah
