LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Polemik dan protes warga di kelurahan Brondong, Lamongan, Jawa timur terkait pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) mendapat sorotan tajam dari beberapa lapisan masyarakat, karena keluhan dan protes tersebut tidak direspon oleh Dinas PUPR/Perkim setempat, yang seharusnya instansi terkait bisa menjelaskan pada warga yang berdampak agar masyarakat menjadi tenang dan mendapat solusi terbaik, bukan malah tidak merespon seperti ini. Akibatnya menjadi polemik ditengah masyarakat, yang ujungnya saling tuding.
Ketua Umum JCW (Jatim Corruption Watch) Jatim, M. Muzakin, sangat menyayangkan tak adanya tanggapan tersebut.
"Karena apa sih jeleknya merespon keluhan warga, disamping berpahala juga akan bisa menunjukkan kalau itu adalah pejabat yang amanah," kata Gus Zakki, panggilan akrab, Muzakin, hari ini.
Menurutnya, JCW akan melakukan investigasi, bila ada indikasi penyalahgunaan wewenang/aturan main terhadap kegiatan yang didanai dari DAK Fisik tersebut.
"Ya, akan kami laporkan ke Polres atau ke Kejaksaan Negeri Lamongan,bila perlu ke Polda atau Kejati," ungkap pria, yang ketua Badan Penyelamat Asset Negara (BPAN) ini.
Dia akan melihat nilai proyeknya, kalau memang nilainya besar, bahkan bisa ke Mabes Polri, Kejagung dan KPK sekalipun.
Intinya JCW, lanjut dia siap mengawal untuk mencari keadilan sebagian warga kelurahan Brondong. (Rabo,14/08/2019).
Dia bahkan sangat prihatin dengan adanya kegiatan ini, mengingat warga terdekat tidak tahu sama sekali.
"Itu artinya tidak ada sosialisasi, atau kalaupun ada tidak tepat sasaran," tutur Gus Zakky.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan dihubungi terkait masalah ini, mengaku baru akan melakukan kordinasi.
"Sabar dulu, saya akan melakukan komunikasi dengan dinas terkait," kata Agus.(Mas).
Tags
Daerah
