Merespon Laporan Warga Desa Akkor Soal Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Camat dan Kapolsek Palengaan "Turun Gunung"

PAMEKASAN (wartamerdeka.info) - Menyusul laporan warga warga Desa Akkor ke Polres Pamekasan, terkait dugaan penyimpangan Dana Desa, sejumlah pejabat tingkat kecamatan, "turun gunung" melakukan kunjungan ke lokasi "proyek" jalan makadam yang disoroti warga, Jumat (23/08/2019).

Pejabat yang melakukan peninjauan langsung adalah Camat Palengaan  H Achmad Sukrisno dan Kapolsek Palengaan AKP Bambang Iriawan SH beserta rombongan. 

Puluhan warga  Dusun Akkor Tengah, Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan merespon baik  kedatangan para pejabat tersebut.

Camat Palengaan  H Achmad Sukrisno mengemukakan,  maksud kedatangannya beserta rombongan dalam rangka nerespon atas laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa (DD).

Rombongan hendak melakukan pengecekan langsungbke lapangan atas laporan warga tersebut. Dan sekaligus melakukan mediasi antara dengan aparat desa.

"Agar permasalahan bisa diselesaikan secara cepat dan tepat," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Palengaan AKP Bambang Iriawan mengimbau untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan kondusifitas, demi keamanan dan kenyamanan  bersama. Apalagi sekarang ini mendekati Pesta Rakyat (Pilkades).

Misnariyanto bersama teman-temannya yang melaporkan dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas niatan baik pak camat beserta rombongannya dalam merespon  persoalan ini.

Inilah prasasti yang mengklaim jalan makadam hasil swadaya sebagai proyek dari Dana Desa.

"Tapi, perlu saya sampaikan terkait lembangunan Jalan Makadam ini murni hasil swadaya masyarakat, bukan Program Dana Desa," tandasnya.

Diungkapkan, mulai material dari pembangunan jalan makadam tersebut seperti batu, sirtu, dan konsumsi warga membiayai sendiri, berasal dari sumbangan sukarela  masyarakat. 

"Hanya sebagian kecil material sirtu yang  disumbang oleh Pj Kades Akkor. Masak kami yang kerja panas panasan dan cari biaya sendiri, tiba-tiba dipasangin Prasasti yang menerangkan bahwa jalan makadam ini dibiayai dari  anggaran Dana Desa," keluhnya.

Infrastruktur jalan berupa jalan makadam yang dikerjakan hasil Swadaya Masyarakat ini Volumenya 2,8 X 247 M.

Menanggapi masalah tersebut, LSM Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur)  Zainal Arifin berharap masyarakat jangan dijadikan sapi perahan. "Masyarakat jangan dirugikan. Selama rakyat yang jadi korban dan dirugikan, maka kami bersama masyarakat tidak akan tinggal diam," ungkapnya.(Zaini wer wer)