 |
| Sekretaris DPW Nasdem Papua, Sulaeman L Hamzah |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Sekretaris DPW Nasdem Papua, Sulaeman L Hamzah akhirnya menanggapi pencopotan Frederikus Gebze sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Merauke, yang terkesan mendadak menjelang Pilkada serentak 2020.
Sulaeman S Hamzah yang juga anggota DPR RI dapil Papua itu mengungkapkan bahwa penyegaran organisasi atau partai merupakan hal biasa. Termasuk penggantian posisi strategis di partai.
"Banyak orang-orang yang tidak paham aturan partai berkomentar. Padahal jauh-jauh hari sudah kita sampaikan. Kita berangkat dari hasil kongres, bahwa pengurus yang masih jalan dengan baik tetap dilanjutkan dan ditingkatkan sementara yang tidak serius mengurus organisasi maka akan dilakukan pembenahan. Pergantian posisi di partai itu dilakukan juga partai lainnya," bebernya kepada wartamerdeka, Kamis 16 Juli 2020.
Dia juga meluruskan bahwa Partai Nasdem beda dengan partai lainnya. Sebagai partai yang baru, Partai Nasdem di seluruh Indonesia belum ada satupun dilaksanakan musyawarah daerah (Musda). Hal itu, ungkapnya, diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) No 1 yang dikeluarkan pada Januari 2020.
"Yang namanya partai ada kebijakan ketua umum. Seluruh Indonesia kita belum ada musda, patuh pada ketentuan umum partai berdasarkan peraturan organisasi. Di Papua sendiri kita belum punya kader banyak yang sempurna, jadi roling itu biasa demi penyegaran partai agar lebih baik," tambah Wakil Ketua DPP Nasdem yang membidangi pertanian ini.
Selain itu, penilaian kinerja pengurus di tingkat Kabupaten tentunya merupakan penilaian pengurus wilayah dan pusat. Sehingga, dalam menentukan kebijakan partai tentunya melalui pertimbangan dan penilaian kinerja sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjennya.
Ketika ditanya, mengapa tidak ada SK Pemberhentian terhadap pengurus lama, Sulaeman menjawab bahwa di partai Nasdem, setelah dikeluarkannya SK baru, SK lama dianggap tidak berlaku lagi.
Dia juga keberatan terkait adanya tudingan sejumlah pihak di Kabupaten Merauke yang mengatakan bahwa pencopotan Ketua DPD Nasdem Merauke lantaran adanya permainan salah satu anggota DPR RI dari Papua.
"Saya tidak terima tudingan bahwa yang bermain dalam pencopotan Frederikus Gebze adalah Anggota DPR RI karena anggota DPR RI Nasdem yang biasa turun ke Merauke cuman saya. Pak Freddy itu orang baik tetapi di sekitar dia banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab," kesalnya.
Ditegaskannya, keputusan adanya penyempurnaan pengurus DPD Partai Nasdem Merauke itu dilakukan oleh DPP.
Namun (persoalan di Merauke), ujarnya, belum final.
"SK resmi juga belum dilaporkan ke KPU, masih bisa berubah," ungkapnya.
Sulaeman L Hamzah yang juga merupakan pendiri partai Nasdem di bumi Cendrawasih ini mengungkapkan bahwa rencana penyegaran pengurus partai yang bekerja tidak maksimal mulai disampaikan pada Kongres partai Januari 2020 lalu.
"Januari sudah disampaikan ke semua pengurus," katanya.
Sulaeman juga membeberkan prestasi partai Nasdem di Papua, dari 29 Kabupaten Kota di Papua, semua daerah memiliki kursi di parlemen dan memiliki pengaruh yang besar. Pusat sangat tahu tentang kursi yang didapat di Merauke
"Ini, bukan soal suka atau tidak suka tetapi soal kinerja. Ini sebabnya pusat mengambil posisi itu. Tapi, pergantian posisi bukan berarti pemecatan anggota. Bupati Merauke, Pak Freddy tetap sebagai anggota Nasdem. Tidak ada pecat memecat," tegasnya.
Sekretaris DPW Nasdem Papua itu juga menjelaskan soal Pilkada serentak yang akan digelar bulan Desember 2020. Diungkapkannya, bahwa DPP NasDem telah mengeluarkan rekomendasi partai, untuk pasangan balon bupati dan wakil bupati Merauke, Hendrikus Mahuze dan Edi Santoso.
Keluarnya rekomendasi itu melalui mekanisme penjaringan bakal calon Bupati yang telah disusun Partai Nasdem.
"Tidak otomatis menetapkan calon incumbent kepala daerah. Tetapi dalam ketentuan diatur siapa saja yang mendaftar di partai boleh diakomodir dengan dengan sejumlah ketentuan atau persyaratan. Ada 19 syarat umum. Semua dipertimbangkan, tidak ada yang tertinggal," urainya.
Alurnya kata dia mulai dari DPD menjaring calon, kemudian diplenokan di DPW, pengurus maupun calon kepala daerah diundang. Kemudian disaring menjadi 3 sampai 5 nama yang muncul kemudian dikirim ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi.
"Dari Merauke ada 3 nama termasuk Frederikus Gebze, Hendrikus dan satu calon lagi," ujarnya.
Ketika ditanya, mengapa justru Hendrikus yang tidak dikenal di masyarakat justru yang rekomendasi, Sulaeman berkilah, soal terkenal itu tergantung penilaian partai.
Tiga nama itu, katanya lagi, dikirim ke pusat, kemudian oleh DPP diproses.
Menurutnya, khusus untuk Merauke semua calon masih perlu penyempurnaan. Artinya belum final.
"Bahkan pak Freddy masih terbuka peluang untuk menjadi calon bupati yang diusung Partai Nasdem," tandasnya.
Dikatakannya pula, salah satu syarat penting untuk diusung Partai Nasdem, para bakal calon bupati dari Partai Nasdem harus melakukan survey.
Hendrikus, menurutnya sudah memberikan laporan hadil surveynya, sedangkan Frederikus Gebze belum memberikan laporan hasil survey.
DPP, katanya lagi, sudah memberikan daftar lembaga survey yang terakreditasi oleh DPP. Lembaga survei yang kredibel dan terdaftar inilah yang bisa "dipakai" oleh bakal calon bupati untuk melalukan.
(Ar)
Tags
Nasional
