DPR RI minta pemerintah memperkuat kelembagaan SKK Migas. Untuk memaksimalkan capaian produksi migas, diperlukan kelembagaan definitif yang dilengkapi tugas dan tanggungjawab lebih komprehensif. Selanjutnya lembaga pelaksana usaha hulu migas itu perlu mengembangkan cara-cara kreatif untuk menarik investasi bisnis di sektor hulu migas.
Anggota Komisi VII DPR RI H Rudi Mas’ud,SE mengatakan, jika saat ini, pemerintah tidak bisa mengandalkan cara-cara tradisional seperti sekarang ini dalam menarik investasi. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai. Selain hasilnya datar-datar saja, model tradisional seperti ini tidak dapat menarik giant investor dalam rangka mendapatkan giant discovery ladang-ladang minyak besar. Yakni untuk mendukung pencapaian target lifting 1 juta barel minyak per hari di tahun 2035.
Mulyanto menambahkan, Pemerintah melalui RUU Omnibus Law mengusulkan pembentukan LPI (Lembaga Pengembangan Investasi), yang berbasis pada model SWF (Sovereign Wealth Fund). Di mana modal utama pemerintah adalah asset yang dimiliki negara yang ada di dalam pemerintahan dan BUMN. Melalui kelembagaan ini akan ditarik mitra strategis untuk investasi domestik, utamanya di bidang infrastruktur.
Dalam kerangka ini, Rudy mendesak SKK Migas untuk memikirkan dan mengembangkan investasi bisnis di sektor hulu migas berbasis SWF.
“Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan SKK Migas. Karena, sejak Badan Pelaksana Hulu Migas yang diatur dalam UU UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibatalkan melalui keputusan MK pada tahun 2012, maka praktis pelaksana kuasa pertambangan migas dijalankan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang bersifat sementara,” beber Rudy yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, baru-baru ini.
Kelembagaan ini jelas tidak ideal. Karena selain bersifat sementara, hanya berupa satuan kerja di dalam Kementerian ESDM, lembaga ini juga hanya memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan. SKK Migas tidak memiliki fungsi pengelolaan dan pengusahaan. Namun, faktanya kelembagaan SKK Migas ini sudah berlangsung lebih dari delapan tahun.
Karena itu, menurut Rudy, Pemerintah harusnya sudah menyiapkan konsep kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas dengan matang sebagai tindak lanjut dari keputusan MK. Sehingga pembangunan di sektor hulu migas benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“PKS sendiri menginginkan kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas ini dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara bersama, sebagaimana sekarang dilaksanakan SKK Migas. Jadi lembaga pelaksana kuasa pertambangan hulu migas ini berfungsi sebagai “regulator” sekaligus “doers” (pelaksana) di sektor hulu migas,” kata politisi partai golkar tersebut.
Tujuannya, agar Pemerintah sebagai representasi dari Negara dan pemegang kuasa pertambangan migas, mengelola secara langsung sektor hulu migas ini demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. “Dengan kelembagaan yang terbatas seperti sekarang ini, kita pesimis target lifting minyak 1 juta barel per hari dapat terwujud,” tegas Rudy.
Saat ini Jumlah penduduk dunia diproyeksikan akan terus bertambah dengan cepat. Menurut laporan United Nation per April 2020, populasi dunia saat ini tercatat mencapai 7,7 miliar orang. Dalam 10 tahun ke depan, yakni pada 2030, angka populasi manusia secara keseluruhan diprediksi tembus hingga 8,5 miliar jiwa.
Penyumbang terbesar lonjakan populasi tersebut berasal dari negara-negara berkembang. Lonjakan populasi bukan perkara angka semata. Ada beragam efek domino yang akan timbul ke depannya. Salah satunya, konsumsi energi yang diperkirakan meningkat hingga 36 persen pada 2030, berdasarkan World Energy Outlook 2019 rilisan Badan Energi Internasional (IEA).
Di Indonesia, konsumsi energi juga diprediksi melonjak dan melebihi rata-rata secara global. Pada 2030, konsumsi energi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 2,3 juta barel minyak per hari (bopd). Peningkatan konsumsi energi nasional didorong oleh pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Ditambah lagi, pada 2020, Bank Dunia telah menetapkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (middle upper income). Guna menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia tak tinggal diam.
Lewat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), pemerintah telah menetapkan target produksi minyak 1 juta bopd pada 2030 mendatang.
Keputusan itu dibuat agar kebutuhan energi di tengah masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, bila target tersebut terealisasi, pendapatan Indonesia dari sektor hulu minyak dan gas bumi ( migas) dapat bertambah hingga 121 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan, visi 1 juta bopd bukan merupakan hal mustahil untuk diwujudkan.
Meski begitu, ia menyadari banyak tantangan untuk merealisasikan target ambisius tersebut. Mulai dari investasi besar, regulasi tumpang tindih, stagnasi lifting migas sepanjang satu dekade terakhir, hingga pandemi Covid-19 yang memengaruhi produksi migas dan harga minyak dunia. Ia pun mengajak jajaran SKK Migas untuk bertransformasi agar mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dwi lantas membangun istilah “musuh bersama”, yaitu visi jangka panjang SKK Migas mencapai target 1 juta bopd, agar lembaga yang dipimpinnya semakin terpacu untuk mewujudkannya.
“Setelah dapat musuh bersama, semua orang harus sudah fokus untuk merealisasikannya. Harus ada detail program dan strateginya apa saja,” katanya,
Seperti dikutip dari buletin bulanan Bumi, Juli 2020. Selain mendorong perubahan di internal, SKK Migas juga mengharapkan dukungan dan sinergi dari pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama terkait konsistensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. "Kami berharap visi SKK Migas ini menjadi visi nasional yang dapat didukung oleh seluruh pihak sehingga mimpi produksi 1 juta barel minyak di tahun 2030 dapat kita capai," ujarnya.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) optimistis inovasi sektor hulu dapat meningkatkan kinerja walaupun di tengah pagebluk covid-19.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan, sejak tahun lalu, SKK Migas telah menetapkan transformasi hulu migas dengan melalui digitalisasi yang telah diterapkan pada layanan perijinan melalui one door service policy (ODSP) yang telah mengadopsi beberapa layanan secara digital dan integrated operation center (IOC).
“Perkembangan revoluasi industri 4.0, bahwa otomatisasi dan pelaksanaan pekerjaan secara digital adalah sebuah keharusan agar daya saing meningkat dengan biaya yang semakin efisien,” terang Dwi.
Ia juga memastikan jika penggunaan teknologi digital akan semakin masif ke depannya. Menurutnya, munculnya Pandemi Covid-19 menjadi faktor untuk mendorong inovasi hulu migas berbasis digital.
“Kami bersyukur, sampai Agustus 2020 kinerja hulu migas untuk lifting minyak melebihi target APBN-P. Ini menunjukkan fakta bahwa transformasi digital hulu migas dapat mengurangi dampak dari Pandemi Covid-19,” kata Dwi.
Pelaksanaan FMF 2020 diharapkan menjadi momentum bagi SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) demi menjaga kinerja hulu migas 2021 tidak turun serta dapat direalisasikannya Visi produksi 1 juta barrel minyak dan 12.000 MMSCFD gas di 2030.
Oleh : Andy Ar Evrai
