BARRU (wartamerdeka.info) - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlangsung diruang sidang DPRD Barru, Selasa 6/7/2021 mengalami jalan buntu alias Deadlock.
Hal ini karena pihak Anggota DPRD dan Tim Evaluasi Pembentukan Ranperda yang di Ketui Sekda dan OPD terkait sebagai anggota Tim berbeda persepsi dan interpretasi soal beberapa OPD yang dalam rangcangan mengalami penggabungan.
OPD yang diperdebatkan diantaranya rencana penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selain itu,rencana penggabungan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
Anggota DPRD Syamsuddin Muhiddin berpendapat, dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan urusan pemerintahan wajib sesuai amanat PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah sehingga tidak perlu digabung.
Demikian halnya disampaikan Syamsu Rijal, Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan urusan pemerintahan wajib tidak boleh digabung dengan Dinas Pertanian yang hanya merupakan urusan pemerintahan pilihan.
"Biarkan tetap berdiri sendiri dan harus dipertahankan karena merupakan urusan pemerintahan wajib," tegasnya.
Sekda Barru, Dr Ir Abustan MSi menjelaskan, penyusunan Draf Ranperda setelah sebelumnya dilakukan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Rujukannya adalah PP 72/2019 yang merupakan perubahan PP 68/2016 tentang Perangkat Daerah serta Permendagri Nomor 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Atas dasar tersebut lanjut Sekda diadakan penyesuaian berdasarkan nomenklatur sehingga ada ada Dinas yang digabung dan ada pula yang dipisah.
Karena pembahasan menjadi alot dan terjadi adu argumentasi dan tidak ada titik temu persamaan persepsi, maka pembahasan Ranperda tersebut pembahasannya dipending untuk sementara.
"Untuk sementara Pembahasan Ranperda ini ditunda untuk memberi ruang bagi pihak DPRD dan Tim untuk berkonsultasi", tandas Ketua DPRD Barru Lukman T mengetuk palu. (syam)