 |
| Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Anton Abdullah |
GORONTALO (wartamerdeka.info) – Kader Banteng Muda PDI Perjuangan Gorontalo, Anton Abdullah menilai, tindakan yang dilakukan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengecam Mensos Tri Rismaharini atau Risma seolah-olah memutarbalikkan fakta.
“Lari dari substansi. Dia mngambil momen itu seolah membela rakyatnya. Padahal bukan itu substansinya,” ujar Anton kepada wartawan, Sabtu (2/9/2021).
Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo itu menjelaskan, bahwa Mensos berkunjung ke Gorontalo dalam rangka memperbaiki data-data terakhir bantuan terhadap korban banjir bandang.
“Pada kesempatan itu, Ibu Risma melakukan rapat tertutup dengan pihak pendamping program keluarga harapan (PKH) dan pihak Provinsi Gorontalo. Rapat itu dihadiri Kadis Sosial Kabupaten Gorontalo, Staf Kementerian, Dinas Provinsi Gorontalo, serta para pendamping se Kabupaten Gorontalo,” tuturnya.
Saat ditanya Mensos, lanjutnya, pendamping menjawab bahwa ada beberapa data PKH itu dihapus oleh pihak kementerian. Lalu Menteri Risma mengecek kepada stafnya, apakah ada nama-nama yang dihapus oleh kementerian? “Ternyata kementerian tidak menghapus, nama-nama itu masih ada,” katanya.
Tentu saja Mensos marah, karena dituding Kemensos yang salah. Dan meminta untuk memperrbaiki data-datanya. “Narasi-narasi Ibu Risma ini tegas, kemudian pak gubernur mengambil momen itu,” ucapnya.
Menurut Anton, masyarakat Gorontalo juga banyak yang bersyukur dengan kedatangan Mensos Risma. Karena pendamping ini digaji oleh kementerian, sehingga wajar dia marah kepada anak buahnya.
“Pendamping memang orang Gorontalo, tapi digaji oleh kementerian. Bukan gubernur yang menggaji mereka. Mereka bermitra dengan dinas sosial daerah,” terangnya.
Saat itu, kata Anton, kedatangan Mensos memberikan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Gorontalo, memperbaikii data calon penerima PKH.
Dia menyayangjan, Gubernur Gorontalo tidak ikut menyambut atau mendampingi Mensos Mensos hanya disambut istri gubernur di Bandara. “Mensos tidak dijemput oleh Gubernur. Padahal ini pejabat Negara,” pungkasnya.
