 |
| Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Jansen Saputra Godjang |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Meski telah berakhir dan dinilai sukses, event Toraja Carnaval menyisakan masalah. Banyak pihak menyorot hal ini terutama terkait pungutan atas karcis atau tiket yang dijual panitia. Legalitas pungutan tersebut kemudian dipertanyakan dasar hukumnya. Yang menarik, soal pelibatan Legislator Sulsel John Rende Mangontan (JRM) sebagai Ketua Panitia Pelaksana.
Hal ini dipertanyakan Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Jansen Saputra Godjang. "Persoalannya, dia anggota dewan yang seharusnya memberi contoh ke masyarakat. Ini kan makin membingungkan masyarakat,. Mestinya dia yang harus mengontrol eksekutif dalam pelaksanaan aturan," ujar Jansen, lewat pesan WA, Minggu (22/5).
Apa yang dilakukan JRM, kata Ketua FKPPI Tana Toraja ini, seyogyanya dipertanyakan.
"Apa yang JRM lakukan ini seyogianya mmg perlu dipertanyakan, sebagai seorang angg dewan yg refresentasi wakil rakyat, hendaknya memberi keteladanan ke masyarat. Bagaimana tidak, fungsi2 angg Dprd kan jelas, membuat undang2 sekaligus mengontrol pelaksanaannya oleh eksekutif. Jadi sangat disayangkan kalau seorang anggota dpr sendiri yg melabrak undang undang," tegas Jansen yang dikenal vokal ini.
Apapun alasannya, tambah Jansen, ini tindakan pelanggaran yang tidak boleh terjadi. Dan harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. "Negara kita negara hukum," tandasnya lagi. (nanto)