 |
| Kegiatan penyaluran dana Covid-19 Lembang Rante Limbong di Kurra, Tana Toraja. (dok.ist) |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Masyarakat di era sekarang tak lagi bisa dibodoh-bodohi. Mereka berani dan kritis menilai serta bertindak jika melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam wilayahnya. Seperti terjadi di Lembang Rante Limbong, Kecamatan Kurra, Tana Toraja. Warga setempat menyorot Kepala Lembangnya, Yohanis Sapperuru, SE.
Seorang dari warga melontarkan masalah yang ada. Diantaranya, pengelolaan dana Covid-19 dan dana Bumdes atau BUML yang menurutnya tidak jelas. Padahal Kalem sebelumnya meninggalkan saldo kas sebesar Rp 100 juta. Dana ini, menurut warga yang enggan disebut namanya, mengutip omongan Kalem, telah dipinjamkan ke warga yang membutuhkan.
Namun tidak jelas warga dimaksud. Semuanya, tambah sumber warga ini, tidak bisa dibuktikan secara administrasi. Begitupun dana Covid dimana dana lembang ketika itu dialihkan untuk penanggulangan Covid. Dalam laporannya, pihak Lembang menyampaikan jika belanja masker itu dibagi ke masyarakat.
Pembagiannya saat digelar rambu solo atau rambu tuka'. Hal ini berbeda dengan fakta sesungguhnya. Menurut warga tersebut, pada setiap acara ritual justru pihak keluarga yang menyediakan masker. Sehingga ini patut dipertanyakan. Hal lain disoal warga adalah belanja pupuk 240 botol dengan harga satuan 250 ribu.
Penyaluran pupuk ini juga tidak jelas diberikan kepada siapa. Setelah ditelusuri, dari hasil penjualan setiap botolnya, sang Kalem diduga mendapat keuntungan sebesar 20%. Laporan warga ini disampaikan kepada Markas Cabang Laskar Merah Putih (Maca LMP) Tana Toraja pimpinan Jansen Saputra Godjang. Menurut Jansen, temuan warga ini harus ditindaklanjuti aparat berwenang.
Yohanis Sapperuru, sang Kalem, ketika dikonfirmasi, lewat WA, Minggu (29/5) pagi ini, awalnya tidak merespon. Ia lalu mengirim foto-foto kegiatan penyaluran dana Covid-19. Setelah itu ia menampik informasi warga tersebut. "Maaf ini berita bohong semua pak dan sy tau yg lapor ini lawan politik saya dulu lebi baik bapak turun lansung cek yg sebenarx. Dan semua barang yg kami beli ada pertanggung jawabanx bukan dikarang2," ucapnya.
Menurut Sapperuru, pihaknya tidak lagi bermasalah. Pasalnya, laporan keuangan lembangnya sudah diperiksa pihak Inspektorat dan Kejaksaan. "Kalau kami disini tdk ada masalah kami sdh diperiksa inspektorat dan jaksa," ungkapnya. Meski demikian, kata Jansen yang juga Ketua FKPPI Tator, keterangan Sapperuru tersebut masih harus dibuktikan. (nanto)
[
