Dengan menjadikan NIK sebagai pengganti NPWP, Ditjen Pajak telah melakukan perubahan paradigma yang sangat besar.
JAKARTA (wartamerdeka.info) – Kementerian Keuangan memberikan penghargaan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, sebagai Pendukung Reformasi Perpajakan dalam bidang Informasi Teknologi.
Penghargaan ini diberikan terkait transformasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta kegiatan pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan dengan basis data perpajakan.
NIK sebagai NPWP bertujuan sebagai akses Satu Data Indonesia yang mudah. Perubahan ini sebagai langkah nyata penyederhanaan birokrasi yang efektif dan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat dan DJP. Masyarakat dapat memproses pembayaran pajak secara praktis dan cepat. DJP Kemenkeu juga dapat mengelola dana pajak lebih luas dan tepat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan penghargaan kepada Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh pada puncak peringatan Hari Pajak tahun 2022, bertempat di Aula Cakti Buddhi Bhakti kantor Pusat DJP, Selasa (19/7/2022).
Dalam acara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menjajal langsung menginput NIK-nya untuk layanan perpajakan. Di atas panggung dia didampingi Suryo untuk melakukan login ke situs DJP Online dengan NIK.
"Jadi kemudahan pelayanan tak perlu hadir ke kantor pajak dan bisa melakukannya dengan elektronik. Terima kasih," kata Sri Mulyani.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh merasa bangga dan senang atas penghargaan yang diberikan dan memberikan apresiasi juga dukungan penuh kepada seluruh staf Ditjen Dukcapil, khususnya pada Direktorat FPD2K dan Direktorat PIAK.
“Terima kasih dan terus berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti. Maju terus, semakin mencintai Indonesia,” kata Dirjen Zudan.
Dirjen Zudan juga mengapresiasi DJP atas transformasi perpajakan yang sangat besar. "Dengan menjadikan NIK sebagai pengganti NPWP, Ditjen Pajak telah melakukan perubahan paradigma yang sangat besar. Ditjen Pajak legowo mau menggunakan Single Identity Number," kata Zudan.
Menurut Dirjen Zudan, Indonesia ini sangat besar, begitu juga hambatan untuk melakukan integrasi data juga tak kurang besarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus mendorong Dukcapil beserta jajarannya untuk terus Proaktif dalam memberikan layanan adminduk kepada masyarakat dan layanan pemanfataan data kepada pemangku kepentingan dan lembaga pengguna lainnya. (A)
