Ditjen Dukcapil Layani KTP Digital Bagi Anggota KORPRI


JAKARTA (wartamerdeka.info)  - Ada yang menarik pada gelaran Munas IX Badan Pembina Olahraga Korpri yang diselenggarakan di Hotel Oasis, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Karena pada kesempatan itu  digelar pula pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi anggota Korpri di DPKN, DPK kementerian/lembaga dan DPK provinsi. 

Adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang juga menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang memerintahkan jajarannya melalui  Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Erikson P. Manihuruk, untuk melaksanakan kegiatan tersebut.


Tampak mengawali proses pendaftaran IKD di event Munas Bapor Korpri ini adalah Wakil Ketua Umum Korpri Dr. Bima Haria Wibisana. Setelah itu berlanjut ke seluruh jajaran pengurus Korpri berbagai tingkatan ikut mendaftar aplikasi IKD atau KTP digital terinstal di telepon selularnya. 


Waketum Korpri Nasional ini menyatakan, manfaat pelayanan IKD ini sangat penting bagi anggota KORPRI di berbagai tingkat kepengurusan. "Kita ingin semua data dokumen kependudukan seperti KTP, KK, NPWP dan lainnya terintegrasi dalam satu genggaman di handphone masing- masing. Ini demi mendukung kebijakan pemerintah," kata Bima.


Dalam arahannya Ketum Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh  mengingatkan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah menerapkan identitas kependudukan digital ini.


Zudan mengatakan, pembuatan KTP digital harus didampingi oleh petugas. Sebab, diperlukan verifikasi dan validasi yang sangat ketat bahwa pemegang KTP digital betul-betul pengguna yang bersangkutan.


Zudan menyatakan identitas digital sudah waktunya banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari ASN anggota Korpri. "KTP digital banyak manfaatnya, seperti sebagai penanda identitas pembelian barang secara online, membuka akun bank, atau membuka akun di berbagai layanan lain. Identitas digital juga berguna untuk memberikan efisiensi saat beraktivitas di ruang digital, karena membuat proses pelayanan publik menjadi lebih mudah," demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. (A)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama