JAKARTA (wartamerdeka.info) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri rapat dengan pemerintah Jerman di Hotel Pullman Jakarta, pada Senin, (13/02/2023).
Rapat dilaksanakan dalam rangka bilateral meeting antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman, untuk membahas kesepakatan kebijakan kerjasama di sektor prioritas yaitu Green Infrastructure Initiative (GII), Circular Economy, dan Mobility.
Pertemuan dipandu oleh Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara delegasi Jerman dipimpin oleh Director General for Asia Federal Ministry for Cooperation and Development, dengan anggota tim terdiri dari perwakilan Federal Ministry for the Environment and Consumer Protection, Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – perusahaan internasional pemerintah federal Jerman), dan KfW (bank negara Jerman).
Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) 1 Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Gunawan Eko Movianto mengatakan, pihaknya sudah mempunyai program-program yang mendukung pertumbuhan hijau.
"Pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan dari pemerintah Jerman dalam hal teknologi," kata Gunawan dalam keterangannya.
Saat ini terdapat enam daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan program GII, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Timur.
Tidak hanya itu, rapat tersebut juga menyinggung soal sektor ekonomi sirkuler. Dibutuhkan koordinasi lintas kementerian serta antara pusat dan daerah serta keterlibatan sektor non-pemerintah, dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi proyek dalam ekonomi sirkuler.
"Potensi/indikator kerja sama untuk sektor ekonomi sirkuler dan bagaimana kolaborasi antar dua negara untuk substansi sektor ekonomi sirkuler masih memerlukan ruang diskusi lebih lanjut" ujar Gunawan.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Jerman menyampaikan bahwa, pihaknya membutuhkan pandangan yang lebih komprehensif terhadap program-program yang akan dilakukan di masa yang akan datang. (A)
