JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pemerintah memastikan persediaan komoditas kebutuhan bahan pangan selama Ramadhan 2023 aman terkendali. Kondisi tersebut dipastikan akan berlanjut hingga Idul Fitri 1444 Hijriah.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa, persediaan kebutuhan pangan yang terkendali ini sejalan dengan laporan dari sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda), yang hadir dalam Forum Rembug Pangan Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasional Puasa - Idul Fitri 2023, di Ruang Rapat Nusantara I Badan Pangan Nasional, Senin (27/03/2023).
“Bahwa ketersediaan dan harga pangan di provinsi masing-masing tercukupi dan aman,” katanya di sela-sela forum.
Forum tersebut digelar oleh Bapanas dan dihadiri oleh perwakilan Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Bidang Perekonomian KSP, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Ekon, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjenbun Kementan, Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Eselon I dan II lingkup Bapanas, Kadis yang menangani urusan pangan Provinsi DKI Jakarta, Sumbar, Jateng, Kalsel, NTB, dan Sulsel, BUMN terkait pangan, Satgas Pangan POLRI, serta pelaku usaha komoditas pangan.
Dalam forum tersebut pemerintah pusat ingin mendengar secara langsung dari daerah dan asosiasi pelaku usaha komoditas pangan mengenai pengamanan pasokan dan stabilitas harga pada masing-masing daerah selama Ramadhan, utamanya saat menjelang lebaran.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Pemprov untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan yaitu; untuk Provinsi DKI Jakarta melakukan penyaluran beras medium SPHP, menjaga stok beras di Food Station, penyediaan dan pendistribusian pangan murah masyarakat tertentu, pertanian perkotaan, dan gerakan pangan murah.
Selanjutnya Provinsi Sumbar yaitu melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, pemantauan harga pangan pokok dan strategis, pasar murah, diversifikasi pangan, dan revitalisasi penggilingan padi kecil.
Menjelang Idul Fitri, diperlukan antisipasi stok daging sapi mengingat meningkatnya permintaan daging sebagai bahan baku pembuatan rendang untuk perayaan Idul Fitri dan oleh-oleh yang akan dibawa perantau kembali ke daerah rantauannya.
Untuk Provinsi Jateng yaitu melakukan fasilitasi distribusi, gerakan pangan murah, dan pemantauan di produsen dan konsumen.
Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu penyediaan infrastruktur pangan, penyaluran bantuan untuk daerah bencana, pengendalian inflasi, koordinasi dan monitoring ketersediaan dan harga pangan ke kab/kota.
Provinsi NTB melakukan gelar pangan murah, melaksanakan rapat inflasi, serta pemantauan harga dan ketersediaan pangan di pasar tradisional dan modern.
Provinsi Sulsel yaitu pemantauan harga dan stok secara rutin, operasi pasar, serta kerjasama antar daerah.
Untuk mendukung urusan pangan, Bapanas juga telah menetapkan beberapa Perbadan (Peraturan Badan) mengenai Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, yang saat ini dalam proses penyelesaian.
“Pemerintah mendorong seluruh pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki regulasi terkait CPP, untuk mengamankan stok dan harga pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2023, dan diharapkan semua pihak dapat bekerjasama,” ujar Kepala Bapanas dalam penutupan Forum Rembug Nasional. (A)