Bengkulu Jadi Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah Di Wilayah Sumatera

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon


JAKARTA (wartamerdeka.info) - Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon hadir secara daring mewakili Menteri Dalam Negeri dalam acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2024, Rabu (12/4/2023).


Musrenbang tahunan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. 


“Musrenbang memiliki aspek yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu sebagai salah satu rangkaian dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan bagi pemerintah daerah serta menjadi forum yang strategis untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan penganggaran,” ungkap Robert di sela-sela sambutannya.


Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu mengusung tema pembangunan yaitu “Penguatan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Pengembangan Komoditas Unggulan Didukung oleh SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Tema tersebut sudah disinkronisasi dengan tema pembangunan tahunan nasional.


Pada kesempatan yang sama, Robert juga mengapresiasi Provinsi Bengkulu atas capaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menjadi sebesar 3,39  persen. Capaian tersebut berada diurutan pertama atau terbaik di wilayah Sumatera.


“Jika melihat pada aspek kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari data tingkat kemiskinan pada 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu berada di posisi ke-2 tertinggi di wilayah Sumatera, meskipun jika dilihat ada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,09 pada 2021,” tegas Robert.


Robert berharap, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Pasalnya, penurunan tingkat kemiskinan harus diupayakan lebih optimal dan perlu strategi yang dapat menjaga konsistensi penurunan kemiskinan dan tetap memperhatikan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi semakin tepat sasaran.


Pada Musrenbang ini, Gubernur Bengkulu juga menyampaikan beberapa fokus pembangunan Provinsi Bengkulu.


Pertama, penguatan perekonomian daerah, terutama dengan menjadikan pelabuhan Pulau Baai sebagai kawasan industri yang kedepannya akan dipersiapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.


Kedua, peningkatan konektivitas untuk memperlancar jalur distribusi dan perdagangan, di antaranya lanjutan pembangunan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau, peningkatan fungsi pelabuhan, dan penguatan akses jalur udara.


Ketiga, pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis dan infrastruktur dasar; pemenuhan sarana dan prasarana produksi untuk petani, peternak dan nelayan, serta penguatan KUMKM.


Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.


Terakhir, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berharap perhatian Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan berbagai proyek skala nasional di Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota lingkup Provinsi Bengkulu pada 2024 guna mendukung pembangunan daerah, khususnya pengembangan wilayah di Provinsi Bengkulu untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. (*)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama