Menteri Desa Abdul Halim Iskandar
Jakarta, wartamerdeka.info, - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memperoleh anggaran sebesar Rp 2,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan akan memfokuskan penggunaan anggaran itu untuk 5 program prioritas.
"Pagu alokasi anggaran 2024 untuk Kementerian Desa PDTT total Rp 2,7 triliun," kata Abdul Halim dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (28/11/2023).
Adapun lima program prioritas yang disiapkan oleh Kemendes PDTT adalah pengembangan sarana prasarana desa wisata dengan biaya Rp 24,6 miliar; pengendalian penggunaan dana desa berbiaya Rp 4,5 miliar; dan pengembangan pasar Produk Unggulan Desa dan Nagari (Prukades) di kawasan pedesaan sebanyak Rp 3,34 miliar.
Kemendes juga mengalokasikan dana untuk program prioritas peningkatan akuntabilitas sosial dan kompetensi masyarakat sebanyak Rp 60 miliar; serta perbaikan jalan di kawasan pedesaan Rp 1,76 miliar. Bila dijumlahkan, anggaran untuk program prioritas ini jumlahnya Rp 94,2 miliar.
Selain untuk 5 program prioritas itu, Abdul Halim mengatakan anggaran 2024 juga diarahkan untuk kebutuhan masing-masing unit kerja di Kemendes PDTT. Di antaranya untuk Inspektorat Jenderal sebanyak Rp 39 miliar; Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan sebanyak Rp 166 miliar; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 225 miliar.
Selanjutnya, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal Rp 76 miliar; Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 194 miliar; Badan Pengembangan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 1,6 triliun; Sekretariat Jenderal 225 miliar; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 140 miliar.
Abdul Halim berkata dari total pagu anggaran sebesar Rp 2,7 triliun itu, yang berasal dari Rupiah murni adalah Rp 2,4 triliun. Sementara, yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 334 miliar dan hibah luar negeri sebanyak Rp 3 miliar.
Dia mengatakan pinjaman dan hibah luar negeri akan difokuskan untuk kegiatan transformasi ekonomi kampung terpadu. Kegiatan tersebut akan difokuskan di daerah Indonesia Timur. "Ini khusus untuk daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua Barat," kata Halim. (sumber CNBCindonesia)
