Salah seorang anggota KUD Minatani, Arif Rahman Hakim mengungkapkan bahwa meski pemilihan pengurus dan pengawas KUD Minatani sudah selesai, akan tetapi dampak tidak sedap semakin kuat berkembang di tengah masyarakat anggota. Dan itu terus menjadi rumor yang dirasa kalangan anggota kurang menguntungkan bagi lembaga Minatani.
Menurut Rahman Hakim setidaknya ada dua persoalan yang tersisa dari pemilihan tersebut, pertama dari sistem menghambur hamburkan uang dari semua calon, (money politik) semakin massif dan kedua, peran Korpok yang dinilai mewakili pribadi dan tidak mewakili anggota sehingga keputusan pilihan juga keputusan pribadi.
"Saya adalah anggota KUD Minatani, tapi saya tidak pernah diajak musyawarah atau komunikasi atau berunding terkait masalah masalah seperti RAT atau Pemilihan Pengurus dan Pengawas oleh Korpok saya," kata dia.
Hakim berharap kedepan cara cara seperti ini harus dihentikan termasuk pemilihan yang sarat money politik. Karena kalau itu, tidak dihentikan tidak akan bisa dilakukan regenerasi. Dan jelas jelas pemilihan seperti itu, bisa saja tidak sah, kalau anggota menuntut legalitas Korpok saat menghadiri RAT atau Pemilihan pengurus - pengawas.
"Karena yang melenggang sudah pasti yang ada didalam lembaga, entah itu dari pengurus atau pengawas yang ingin maju lagi atau dari mantan karyawan, bahkan dari Korpok, apalagi pemilihnya mewakili pribadi dan bukan merepresentasikan keinginan anggota," tandas Hakim.
Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, oleh karena itu, Rahman Hakim dan anggota lain akan terus memperjuangkan adanya perubahan di KUD Minatani.
"Ya, pastinya harus ada perubahan, jangan dibiarkan terus model model seperti ini berjalan, ingat Minatani itu milik anggota, bukan milik sekelompok orang tertentu saja," pungkas dia, seraya sebut jika selesai lebaran pihaknya akan melakukan serangkaian kegiatan terkait upaya perubahan di KUD Minatani ini.(wm)
