Tasikmalaya (wartamerdeka.info) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat menggelar rapat evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 sekaligus Focus Group Discussion (FGD) terkait sistem pemilu dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan.
Acara yang berlangsung di Hotel Alhambra, Singaparna, Sabtu (19/7/2024), turut dihadiri oleh perwakilan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, elite partai politik, organisasi mahasiswa, PWRI Kabupaten Tasikmalaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta mantan ketua KPU.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir dari proses Pilkada 2024 di daerah tersebut. Melalui FGD yang menggandeng Universitas Indonesia (UI), KPU berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem pemilu di masa depan.
"Hari ini kita lakukan evaluasi pilbup dan pilwabup 2024 serta FGD. Kegiatan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian pilkada di Tasikmalaya. Hasilnya nanti dirangkum dan disampaikan ke KPU RI sebagai rekomendasi resmi," ujar Ami kepada wartawan.
Ami menyebut ada dua fokus utama dalam FGD kali ini, yakni sistem pemilu dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurutnya, ke depan penggunaan teknologi akan semakin krusial dalam mewujudkan pemilu yang lebih efisien dan transparan.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Mohamad Zen mengapresiasi langkah KPU dalam menyelenggarakan forum evaluasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024 serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 19 April 2025 berjalan lancar.
"Sebagai Ketua Desk Pilkada, kami sudah menyusun dan menata organisasi, menyiapkan anggaran, serta fasilitas yang dibutuhkan. Alhamdulillah, semuanya bisa berjalan baik," jelasnya.
Zen juga menyoroti rendahnya angka partisipasi masyarakat yang baru mencapai 68% dari target 75%. Menurutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi.(Arip Hidayat)
"Kami berharap partisipasi masyarakat bisa terus meningkat. Ini jadi PR kita bersama agar demokrasi di daerah semakin kuat," tutupnya.
FGD ini diharapkan menghasilkan gagasan dan solusi baru untuk perbaikan sistem pemilu di tingkat lokal maupun nasional, terutama dalam hal transparansi, efektivitas, dan peningkatan partisipasi publik.