Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan bersama sebanyak 17 Rukun Nelayan (RN) di kecamatan Brondong dan Paciran melakukan audiensi dengan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Sabtu (16/8/2025).
Sejumlah persoalan nelayan disampaikan oleh Ketua HNSI H. Sukri Sulatim dihadapan Bupati Yes (panggilan Bupati Lamongan). Salah satunya banyak nelayan yang memiliki kapal diatas 20 GT tidak bisa melaut karena sejumlah kendala, seperti sering terjadi razia dan penangkapan oleh PSDKP ( pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan) karena banyak nelayan yang tidak melengkapi surat ijin kapal.
Sementara, proses pengurusan ijin kapal diatas 20 GT seringkali melelahkan karena bisa mencapai hingga berbulan bulan. Dari persoalan ini, nelayan dihadapkan pada situasi yang dilematis, tidak melakukan kegiatan melaut tidak mendapat penghasilan, sebaliknya kalau dipaksakan melaut selalu diselimuti kecemasan karena operasi yang dilakukan oleh PSDKP.
Lebih lanjut, H. Sukri menyampaikan kekuatiran nya, kalau kondisi nelayan seperti yang dialami sekarang ini, maka akan terjadi penurunan derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan lamongan.
"Dan di pastikan kondisi ini, akan berkontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat. Karena nelayan bisa dibilang leading sektor perekonomian masyarakat di kawasan utara lamongan, penjual nasi goreng, soto, sate pecel dan UMKM yang berbasis kaki lima akan berpengaruh, mengalami penurunan omset penjualnya", Tambah ketua HNSI itu.
Mendengar keluhan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi merespon semua keluhan nelayan dengan secepatnya melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP), Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkat lainnya.
Termasuk salah satunya akan bersurat ke Presiden Prabowo Subiyanto, agar proses pengurusan perijinan bisa lebih cepat, dan nelayan bisa melaut dengan tenang dan produktif. serta bisa menghidupi kebutuhan sehari hari, pendidikan anak anaknya dan kebutuhan primer lainya.
"Yang pasti situasi seperti apa yang disampaikan oleh warga nelayan Pantura itu, secepatnya akan kami tindak lanjuti dengan melakukan komunikasi dengan semua stakeholder," Ungkap Bupati Yuhronur Efendi.
Bupati Yuhronur juga berharap agar nelayan merespon positif program BPJS ketenagakerjaan untuk nelayan karena kegiatan melaut cukup beresiko, menghadapi angin kencang, gelombang tinggi dan cuaca ekstrim yang bisa membahayakan nelayan.
"Dengan ikut kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, maka nelayan bisa melaut dengan tenang dan nyaman, aman," Pungkas Bupati Pak Yes.(wm)
