"Pembangunan ekstraktif hanya menguntungkan segelintir orang, terutama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan, sedangkan kebijakan inklusif adalah model pembangunan untuk semua orang dan tidak boleh ada yang ketinggalan," ungkap Prof. Zainuddin Maliki - penasihat Menteri Desa dan PDT di depan komunitas Ngopi Pemuda Muhammadiyah Sukosewu Bojonegoro, Minggu 17/8/25.
Mengacu angka yang dirilis BPS Maret 2025 tingkat kemiskinan perdesaan masih sebesar 11,03 persen dan perkotaan 6,73 persen, lanjut Zainuddin menunjukkan jejak eksploitasi sumberdaya alam secara ekstraktif masih terasa hingga saat ini. Kekayaan alam seperti hutan dan tambang dieksploitasi tanpa memberi nilai tambah yang berarti terhadap komunitas lokal.
"Praktik ekstraktif itu mengancam desa dan daerah tertinggal mengalami kemandegan. Sebaliknya membuat pendapatan perkapita perkotaan tumbuh hampir dua kali lipat dari pedesaan", ungkap anggota DPR RI 2019-2024 itu.
Guna mencegah terjadinya ketimpangan, kebijakan ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir orang harus dijadikan masa lalu dan digantikan dengan kebijakan inklusif yang memiliki prinsip tidak meninggalkan siapa pun.
"Semua kelompok masyarakat, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, di kota maupun di desa mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan," ungkap penerima MKD DPR RI Awards 2022 itu.
Seperti di tegaskan Menteri Desa Yandri Susanto membangun desa membangun Indonesia, yang berarti mengatasi ketimpangan dan membangun Indonesia yang berkeadilan, tidak bisa meninggalkan upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa. 
"Prinsip membangun dari desa dengan demikian tidak boleh berhenti sebagai retorika, tetapi harus digerakkan dalam berbagai kegiatan yang nyata," ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Langkah menggulirkan Koperasi Desa Merah Putih melengkapi instrumen ekonomi desa seperti BUMDES dan UMKM pedesaan merupakan bagian dari upaya nyata menggeser praktik kebijakan ekstraktif menuju kebijakan inklusif.
Kemauan pemerintah untuk membangun dari desa dan dari bawah dengan kesediaan menyiapkan plafon pinjaman ratusan triliun harus bisa dijadikan modal bagi masyarakat desa dan daerah tertinggal bangkit menjadikan ekonomi rakyat kuat dan berkeadilan. Oleh karena itu Prof. Zainuddin meminta untuk tidak pesimis membangun Koperasi Desa Merah Putih.
"Memang, jalan di awal pasti tidak mudah. Kita mungkin menghadapi berbagai keterbatasan, modal, keterampilan, atau bahkan kepercayaan. Tapi ingatlah semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil," tegasnya.(wm)
