Krisis kelaparan di Somalia memburuk karena kekeringan menyebabkan lebih dari 500.000 orang mengungsi. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // Setelah gempa melanda Jepang utara, peringatan tsunami dikeluarkan lalu kemudian dicabut, namun masyarakat di berbagai wilayah harus tetap waspada terhadap potensi gempa mega. // Harga minyak mentah Brent melonjak naik lebih dari 7 persen karena Washington dan Teheran memberikan keterangan yang bertentangan mengenai negosiasi gencatan senjata. //

Berita Foto

Cinque Terre

Hawa Moalim, 33 tahun, duduk bersama anak-anaknya di kamp pengungsi Wayamo di Baidoa, negara bagian Somalia Barat Daya, setelah melarikan diri dari wilayah Bakool ketika kekeringan menghancurkan mata pencahariannya. Ia memulai perjalanan dengan enam anak dan beberapa kambing yang selamat, tetapi hewan-hewan itu mati di sepanjang jalan, sehingga keluarga tersebut tidak memiliki apa pun ketika mereka tiba dua minggu lalu. [Abdulkadir Mohamed/NRC] (sumber: Al Jazeera)

HUT KKP, Muchlisin Amar, "Pemerintah seharusnya gratiskan BPJS ketenagakerjaan untuk nelayan"

byRedaktur -
0
Lamongan, wartamerdeka.info, - Salah satu program Presiden Prabowo Subiyanto satu Desa Nelayan Rp. 22 milyar yang terintegrasi dalam program Kampung Nelayan maju merah putih ( KNMP) diyakini kedepan akan merubah kondisi nelayan semakin mapan.

Itu disampaikan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Nur Alimin pada acara HUT ke 26 Kementerian Kelautan dan Perikanan di area TPI Brondong, Kamis (23 Oktober 2025). 

"Dengan program itu masyarakat punya harapan kesejahteraan hidup baik disektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan kedepan akan semakin meningkat, berdaya dan berkualitas," Ujar Nur Alimin. 
Pada kesempatan yang sama Muchlisin Amar mewakili pengurus cabang HNSI kabupaten Lamongan mengungkapkan rasa optimismenya bahwa nelayan lamongan yang jumlahnya lebih kurang 23 ribu orang dengan kapal mencapai 4600 armada dengan berbagai ukuran gros ton (GT) dan bermacam jenis alat tangkap, akan semakin terfasilitasi secara mudah.

"Baik pengurusan sertifikat ijin berlayar untuk semua jenis kapal/ prahu sehingga tidak ada satupun kapal dan prahu yang tidak punya sertifikat ijin berlayar, sehingga nelayan bisa melaut dengan nyaman dan produkrif tanpa harus hawatir kena oprasi PSDKP di saat melaut, kondisi seperti ini akan meningkatkan kualitas ekonomi nelayan lamongan," Ungkap Muchlisin.Muchlisin sekaligus juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk menggratiskan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan buat seluruh nelayan disamping aktifitas saat melaut penuh resiko dan tantangan, juga karena nelayan merupakan subyek penting dalam pembangunan ekonomi bangsa kedepan. 

Hadir pada kegiatan HUT ke 26 Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain, Kepala Pelabuhan Perikanan Nur Alimin. Perwakilan HNSI Muchlisin Amar, Perwakilan UPT Dinas Perikanan Kecamatan Brondong, Mudhofar; Satpol Air Sudarmaji, Kepala Perindo Brondong Aryo. Perwakilan Pemilik Kapal, Pelaku Bisnis dan nelayan yang menerima secara simbolis Sertifikat Ijin Berlayar.(WM)

Tags

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama