Bisa terjadi sehari melaut dua hari libur. Atau kalaupun dapat solar harganya pasti melangit, bukan harga subsidi tapi lebih mahal. Bahkan tidak jarang untuk bisa mendapatkan solar harus menempuh 20km hingga 30 km.
Muchlisin Amar, Penasehat KAHMI Lamongan mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM jenis solar untuk nelayan adalah kenyataan yang harus di hadapi nelayan kecil di wilayaj pantura kota Soto ini.
"Kondisi seperti ini pastinya akan menyebabkan penurunan drajat kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir pantura Lamongan," Ungkap Muchlisin Amar menyikapi kondisi darurat kelangkaan solar nelayan saat "Ngobrol Bareng" Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lamongan dengan Ikatan Keluarga Alumni Tarbiyatut Tholabah (IKA TABAH) Kranji Paciran Lamongan, Senin (27/10/2025).
Muchlisin bahkan mendorong para anggota dewan, baik DPRD, DPR Provinsi maupun DPR RI agar meningkatkan kepekaannya dalam melihat permasalahan masyarakat, khususnya para nelayan.
"Kami sangat berharap dan memohon agar DPRD, DPR propinsi, DPR RI menggunakan Matahatinya, pikiran cerdas sehatnya, lebih care, perduli, simpati dan hadir di setiap problem masyarakat yang di wakilinya", Tandas Muchlisin Amar.
Menurut dia, DPR/DPRD harusnya mengundang pihak terkait, Dinas Perikanan, Pertamina, SKK migas dan stakeholder lainnya agar problem kelangkaan solar untuk nelayan bisa diurai dan bisa dicarikan jalan keluarnya.
"Intinya DPRD/DPR harus lebih peduli, harus berpihak pada wong cilik, jangan diam dan pura pura tidak mendengar dan tidak mengerti," Tambah Cak Sin, panggilan Muchlisin Amar.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Umum IKA TABAH Anas Thoha berjanji akan menyampaikan dan berkonsultasi ke Kementerian ESDM dan Komisi Xll DPR RI, terkait kelangkaan BBM ini. Karena ini merupakan jantung penggerak ekonomi masyarakat, harus segera di tangani, agar perekonomian masyarakat tidak mengalami penurunan yang berakibat menurunnya drajat kesejahteraan nelayan.
"Permasalahan ini harus segera dicarikan solusi agar secepatnya bisa terselesaikan karena persoalan ini merupakan pilar penting pembangunan ekonomi bangsa kedepan", jelas Anas Thoha.(wm)
