.jpeg)
BARRU (wartamerdeka.info) - Kondisi fiskal daerah semakin tertekan setelah berkurangnya dana transfer pusat sekitar Rp133 miliar sementara tetap harus mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Hal tersebut di sampaikan Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, saat menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, Kabupaten Barru berpenduduk sekitar 196 ribu jiwa dengan garis pantai 78 kilometer memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp60 miliar, namun PAD murni yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya sekitar Rp38 miliar.
Abustan juga menyoroti beban pembiayaan PPPK yang mencapai sekitar Rp18 miliar, serta belum jelasnya skema pembiayaan PPPK paruh waktu yang jumlahnya lebih dari 2.300 orang di Barru.
Selain itu, Abustan berharap, adanya perhatian terhadap tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan mencapai Rp15–16 miliar serta kejelasan kebijakan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan yang berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini baru sekitar 30 persen sehingga masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Sulsel, A. Azizah Irma Wahyudiyanti, menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan kunjungan kerja perdana Komisi B ke Kabupaten Barru sejak dilantik, selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan juga membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025.
Menurut Azizah, persoalan DBH dan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi perhatian penting DPRD Sulsel karena berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Ia juga meminta dukungan Pemkab Barru dalam pendataan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Barru sebagai bagian dari pembahasan Ranperda Pengelolaan Aset.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menghadapi tantangan fiskal, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir Asisten I Setda Barru, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Parekrafpora, Kepala Dinas PMPTSP, Sekretaris Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Perikanan, perwakilan Inspektorat, BKAD, dan Bagian Ekonomi Setda Barru. (Syam)