Oleh: Muttaqim
Di mata masyarakat, menjadi anggota dewan sering kali identik dengan ruang rapat, pakaian resmi, protokoler, dan jadwal yang padat. Namun sesungguhnya, amanah seorang wakil rakyat dimulai jauh sebelum rapat digelar dan belum selesai ketika palu sidang diketukkan.
Ada jalan panjang yang harus dilalui. Mendengar keluhan warga satu per satu. Mencatat kebutuhan yang benar-benar mendesak. Menghimpun data. Meyakinkan pemerintah bahwa aspirasi itu layak diperjuangkan. Mengawal pembahasan anggaran yang tidak selalu berjalan mulus. Lalu memastikan setiap program yang telah disahkan benar-benar sampai kepada masyarakat. Di setiap tahap, ada perbedaan kepentingan yang harus dijembatani, ada kritik yang harus diterima, dan ada risiko yang harus dipertanggungjawabkan.
Amanah itulah yang setiap hari dijalani Nur Kholis, S.Pd., S.I., anggota DPRD dari Fraksi PKS Kab. Ngawi, warga asli Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi.
Namun, ada sisi lain yang justru lebih mudah dikenali masyarakat. Bukan ketika ia berdiri di podium atau berbicara dalam forum resmi, melainkan ketika ia duduk lesehan di tengah bancaan (acara kirim doa kepada pendahulu yang sudah meninggal) bersama warga, atau memegang cangkul dan sapu saat kerja bakti membersihkan lingkungan.
Di situlah masyarakat melihat bahwa jabatan ternyata tidak selalu menciptakan jarak.
Teman-teman masa kecil masih memanggil namanya seperti dulu. Tetangga masih menyapanya tanpa sungkan. Ia tetap hadir dalam ruang-ruang sosial yang sederhana, ruang yang justru menjadi tempat tumbuhnya rasa saling memiliki di tengah masyarakat desa.
Bagi sebagian orang, menghadiri bancaan atau kerja bakti mungkin tampak sebagai hal biasa. Namun bagi seorang anggota dewan yang setiap harinya berpindah dari satu agenda ke agenda lain, hadir di tengah masyarakat bukan lagi soal formalitas. Itu adalah pilihan untuk tetap menjaga akar, mengingat dari mana amanah itu berasal.
Masyarakat Ngawi khususnya Desa Sidolaju Kec. Widodaren sejak dahulu dikenal dengan karakter yang ramah, guyub, dan menjunjung tinggi gotong royong. Nilai-nilai itu tidak mengenal jabatan. Semua duduk sejajar saat berdoa bersama. Semua mengangkat cangkul yang sama ketika membersihkan jalan desa. Semua bergotong royong tanpa melihat siapa yang memegang kekuasaan.
Barangkali di situlah makna sebenarnya dari menjadi wakil rakyat. Bukan sekadar mewakili suara masyarakat di gedung dewan, tetapi juga tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri.
Menata waktu antara rapat, kunjungan kerja, pembahasan anggaran, menyerap aspirasi, hingga memenuhi undangan warga tentu bukan pekerjaan ringan. Tidak semua orang mampu menjaga keseimbangan itu. Sebab semakin besar amanah, semakin besar pula tuntutan untuk hadir di banyak tempat dalam waktu yang hampir bersamaan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai seberapa lantang seorang anggota dewan berbicara di ruang sidang. Masyarakat juga mengingat siapa yang tetap datang ketika diundang, siapa yang ikut bergotong royong tanpa merasa lebih tinggi, dan siapa yang tidak berubah setelah memperoleh jabatan.
Karena jabatan hanyalah titipan yang memiliki batas waktu. Sedangkan kerendahan hati adalah warisan yang akan selalu dikenang, jauh setelah masa jabatan berakhir.