Caleg DPRD Ciamis Dari Partai Garuda Elis Kartika: Kaum Perempuan Sering Tersudutkan Saat Terjun Di Politik

Elis Kartika, Caleg DPRD Ciamis dari Partai Garuda

CIAMIS (wartamerdeka.info) - Elis Kartika, calon anggota DPRD Ciamis dari daerah pemilihan (Dapil) Ciamis 1 yang meliputi Kecamatan Cikoneng, Sidangkasih, Ciamis dan Sadananya bertekad ingin memperjuangkan kesetaraan gender jika terpilih nanti.

Menurut Elis Kartika yang diusung oleh Partai Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia) yang merupakan partai peserta Pemilu dengan nomor urut 6, kalangan perempuan sering tersudutkan ketika ingin terjun di dunia politik.

"Makanya sangat jarang kaum perempuan yang bisa duduk di parlemen. Di Kabupaten Ciamis, misalnya, kaum perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD cuma empat orang. Berarti masih di bawah 10 persen dari kuota anggota DPRD Kabupaten Ciamis," ujar Caleg nomor urut 3 ini, Kamis (11/10/2018).

Perempuan, katanya, sudah disudutkan sejak proses penentuan atau penyusunan calon. Sebagian besar partai, memasang caleg perempuan di nomor urut bawah.

"Dalam penyusunan caleg ini, sebagian besar partai jarang yang menetapkan kaum perempuan di nomor urut satu," katanya lagi.

Kondisi itu membuat perwujudan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen secara nyata tak akan berhasil.

Menurut dia, situasi itu membuat keinginan perempuan maju dalam ruang politik terhalang. Caleg perempuan hanya dianggap sebagai pengepul suara untuk caleg laki-laki dengan nomor urut teratas.

Perempuan juga dipaksa secara halus berperan sebagai pelengkap syarat 30 persen keterwakilan perempuan.

"Kalau mau mendapatkan kebijakan yang berkualitas di parlemen, kebijakan yang responsif gender maka keterwakilan perempuan dalam ruang politik harus dipenuhi. Jadi, bukan hanya sekadar aksesoris," kata dia.

Selain itu, menurut Elis Kartika,  kalangan perempuan juga menghadapi tekanan psikis dari keluarga dan koleganya. Kebiasaan kultural, tambahnya, membenturkan peranan domestik dan publik membuat posisi perempuan cenderung dilematis.

Ditambahkannya, seorang caleg perempuan ruang geraknya juga sangat terbatas. Saat dia berkampanye seorang diri, misalnya, pasti akan diledek, karena pulang malam.

"Ruang gerak yang terbatas jelas merupakan  tekanan tersendiri. Belum tekanan dari caleg lain. Problem lain parpol tidak melindungi, dan membiarkan pertarungan bebas," ucapnya.

Kendala caleg perempuan itu  bisa  diatasi kalau penyelenggara Pemilu bisa memberikan proteksi dari (awal) proses.

"Selain itu, dalam proses pengawalan hasil pemilu, kaum perempuan  juga ada kendala disini," kata dia.

Untuk itu, dia berharap agar penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa memberikan proteksi maksimal  bagi calon perempuan. (AR)