Camat Cibitung Gelar Musrenbangdes Secara Serentak Di Tujuh Desa/Kelurahan

Camat Cibitung Drs H Hasan Basri, MM  pakai baju batik corak putih, ketika foto bersama Muspika Cibitung. Tampak Dan Ramil Kapten Fahrikhi dan Camat Cikarang Barat Dodi Gandi berdampingàn dengan Camat Cibitung.  (Foto- Yot)

BEKASI  (wartamerdeka.info)  -  Geliat pembangunan di Kabupaten Bekasi kini  sudah mulai dinikmati masyarakat, baik yang tinggal di pemukiman perumahan maupun di pemukiman perkampungan.
   
Hal itu dibuktikan beberapa tahun terakhir ini pembangunan insfratruktur baik jalan lingkungan (jaling ) ataupun jalan kelas tiga yang masih jadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah diaspal ataupun dicor, sehingga dapat memperlancar laju lalulintas yang berdampak juga meningkatnya ekonomi masyarakat secara umum.
   
Gregetnya pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur  dimulai dari keinginan masyarakat secara langsung hasil dari pantauan di lingkungan masing-masing yang disampaikan ketika dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes ) tingkat Kabupaten Bekasi secara lugas transparan demi tercapainya pembangunan secara nyata.
   
Dalam mewujudkan pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur wartawan mencoba meminta komentar Camat Cibitung, Drs H Hasan Basri, MM  ketika usai shalat Dhuhur di Masjid Al Jihad, Selang Cau, Rabu, (9 / 1-2019).

Hasan Basri mengatakan bahwa,  dalam memenuhi keinginan masyarakat secara langsung pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur Kecamatan Cibitung akan menggelar Musrenbangdes secara serentak di enam desa satu kelurahan pada Kamis (17/1-2019) dan pihak kecamatan hanya memonitoring jalannya musrenbangdes di masing masing desa  dan kelurahan.
   
Dijelaskan Camat Hasan, digelarnya musrenbangdes ini sebelumnya jauh jauh hari sudah dilakukan musyawarah dusun untuk desa (Musdus), yang untuk Kelurahan Wanasari sudah dilakukan menampung usulan dari tingkat RT maupun RW yang dipimpin Lurah Wanasari H, Sarkum , S AP yang hasilnya direkap serta diselesaikan,  dipilih yang prioritas dan digelar ketika musrenbangdes pada Kamis (17/ 1- 2019) nanti.

Selanjutnya menurut Camat Hasan, hasil musrenbangdes secara serentak juga  direkap secara online di tingkat Kecamatan terus diajukan secara online ke tingkat Kabupaten guna disahkan mana yang disetujui dan mana yang ditunda.

"Intinya,  permohonan masyarakat pasti dipenuhi, cuma ditunda kalau memang tahun ini belum terealisasi.  Rakyat gàk usah kuat, " tuturnya pada wartawan.
   
Masih kata Camat, dia menghimbau secara lisan kepada para Kepala Desa maupun Kepala Kelurahan ketika digelar musrenbangdes agar mengundang Anggota Dewan (DPRD), agar keinginan masyarakat didengar langsung oleh para dewan.

Sebab menurut Camat Hasan saat ini adalah sedang gencar gencarnya sosialisasi Pemilihan Angfota legislatif  artinya para dewan yang berkeinginan menjadi Anggota Dewan pasti melakukan sosialisasi, jadi itu adalah kesempatan untuk mewujudkan janjinya.

"Calon Dewan kan butuh suara, jadi kapan lagi dewan berbuat memenuhi keinginan masyarakat, dan masyarakat juga kapan lagi meminta secara langsung kalau bukan sekarang, "  ucapnya di hadapan Sekcam dan Kasi pemerintahan di Masjid Al Jihad.
   
Sementara itu Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK ) Kecamatan Cibitung, Suyoto  yang biasa dipanggil Yot mebgatakan bahwa pembangunan insfrastruktur jalan, sudah terlihat merata dan bisa dinikmati masyarakat.

Cuma,  katanya, fasilitas pendidikan masih belum terpenuhi semuanya, misal pengadaan gedung SMP, maupun SD di wilayah Kecamatan Cibitung masih banyak rusak dan kurang ruang belajarnya,  apalagi munculnya sekolah sekolah filial bagi SMP, untuk itu juga harus jadi prioritas pengadaannya demi pencerdasan kehidupan anak bangsa sesuai undang undang.
   
Selain itu,  lanjut Ketua Forum FPK,  berangkat dari kemajemukan masyarakat Kecamatan Cibitung,  dan umumnya Kabupaten Bekasi maka pemerintah hendaknya jangan hanya bereforia membangun sarana infrastruktur saja.
     
Maka para para pemangku kebijakan serta stakeholder yang ada juga harus berfikir bagaimana kondisi masyarakat agar aman, nyaman dan damai.

"Untuk itu perlu adanya pembangunan sarana pembinaan mental spiritual  yang dipandu para tokoh agama, adat, suku,  dengan kata lain keberadaan FPK harus diberdayakan agar perwujutan masyarakat yang agamis dan toleran terwujud sehingga dapat membuahkan hasil pembangunan sesuai yang diinginkan masyarakat," pungkasnya. (yot)