Oleh: Drs. Tommy Tiranda *)
Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan di berbagai daerah di Indonesia, kini sedang berlangsung. Kotak suara berisi surat suara sah yang sudah dicoblos dibawa dari masing-masing TPS di lembang dan kelurahan.
Para saksi hadir mengikuti jalannnya sidang pleno rekapitulasi. Ada saksi Pilpres, DPD, Parpol, Provinsi Sulsel, dan saksi Kabupaten/Kota. Juga Panwas, Ketua PPS dan PPK serta Komisioner KPU atau yang mewakili. Tak ketinggalan, para aparat seperti polisi untuk pengamanan jalannya rekap.
Namun ini tidak menjamin rekap penghitungan suara itu berlangsung jujur, adil dan transparan. ‘Goodwll’ atau itikad baik semua pihak yang terlibat, sepatutnya menjadi landasan moril pelaksanaan tugas penyelenggara pemilihan.
Karena itu, perlu pengawasan ketat semua stakeholder. Termasuk pengawasan masyarakat yang diwakili lembaga swadaya masyarakat (LSM). Jajaran media juga tidak boleh tinggal diam.
Ketatnya pengawasan ini untuk mencegah kemungkinan lain yang terjadi seperti manipulasi data dengan jalan menggelembungkan suara atau menghilangkan perolehan suara, atau kecurangan lain.
Langkah ini untuk menghindari terjadinya sengketa hasil antar caleg. Cara tersebut sekaligus juga menjaga kualitas pemilu serta tegaknya demokrasi. Seperti halnya politik uang dan bentuk suap lainnya, harus dikikis.
Bagaimana tidak, politik uang dalam bentuk pemberian sarung, salendang dan mungkin daster, hanya memporak-porandakan politik sehat. Efeknya tentu, melahirkan SDM yang koruptif dan menghalalkan segala cara.
Dengan demikian, menjadi pemimpin atau anggota dewan bukan karena terpanggil tapi karena ambisi kekuasaan. Bagaimana pendapat anda?
*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia), Presidium AMTAK (Aliansi Masyarakat Toraja Anti Korupsi), Ketua Toraja Transparans, Anggota LP3KN (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara), dan Ketua SUARA (Aliansi Jurnalis Toraja)
Tags
Opini
