 |
| Thonny Panggua, SH, Aktivis Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia) |
TORAJA UTARA (wartamerdeka.info) - Merebaknya kasus dugaan penyimpangan dana desa atau dana lembang belakangan ini, semisal di Lembang Rindingallo sebagaimana diberitakan sejumlah media, baru-baru ini, mengundang komentar banyak kalangan. Komentar itu disampaikan via ponsel, khususnya WhatsApp (WA), ke awak media ini.
Dugaan penyimpangan dana desa dalam bentuk phisik yang dinilai fiktif di Lembang Rindingallo, Kecamatan Rindingallo, itu harus disikapi serius serta tidak boleh dibiarkan.
Setidaknya, ini disampaikan Ketua Umum PMTI (Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia), Frederik Batong, menanggapi pemberitaan mengenai kasus dana desa Lembang Rindingallo itu. "Jangan ditolerir," timpalnya singkat, via WA, Jumat kemarin (7/6).
Sikap dan pernyataan Frederik ini pertanda ia berharap masalah tersebut diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Yayasan Peduli Tondok Toraya, Eveready Lolo, SE juga angkat bicara. Dia beranggapan, kasus sama bisa terjadi di lembang lain.
"Sepertinya kasus semacam ini ditengarai terjadi di hampir semua lembang di Torut," ungkap Eveready.
Senada disampaikan Roland Hutasoit, Aktivis Toraja Transparansi.
Menurut Roland, dugaan penyimpangan dana desa di Lembang Rindingallo itu tidak hanya melibatkan seorang oknum. Tapi pihak lain termasuk Dinas PMPL.
"Jika ini benar...bukannya LPJ Lembang disetor ke Dinas PMPL? Dinasnya kebobolan? Perlu investigasi lebih dalam di dinasnya...jangan sampai kalemnya hanya sekedar 'pionir'," tegas Roland dalam WA Grup #TORAJA TRANSPARANSI.
Sementara itu, dari hasil penelusuran wartamerdeka.info, diketahui Bendahara Desa Lembang Rindingallo adalah Istri Camat Rindingallo. Sedang BPLnya, salah satu adalah Camat Rindingallo sendiri, Soleman Tarukbua, S.Pd.
Dana desa Rindingallo ini seharusnya menjadi temuan pihak Inspektorat Torut yang lalu. Begitupun fungsi monev bagian infrastruktur seharusnya berjalan.
Peran Dinas PMPL (Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang) yang lain adalah memverifikasi semua proses administrasi pencairan dana desa. Sehingga jika ada program pisik diduga fiktif patut dipertanyakan mengapa dana desa itu cair.
"Telusuri sejauhmana peranan DPMPL sebagai leadingnya, karena verifikasi semua berakhir di dinas tersebut. Kalau ada yang fiktif berarti harus dipertanyakan kok bisa cair. Dana cair juga kan harus dengan rekomendasi camat," beber Thonny Panggua, SH, Aktivis Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia), ketika dimintai tanggapannya, baru-baru ini.
Thonny lalu meminta Dinas PMPL Torut memverifikasi faktual LPJ Dana Desa semua lembang tanpa kecuali. Dari verifikasi ini nantinya dapat diketahui kebenaran pisik di lapangan atau sebaliknya.
Cara ini juga untuk menguji apakah materi LPJ itu dikuasai setiap kepala lembang atau ada pihak lain yang membuat. "Yang pasti OPD terkait seperti Dinas PMPL di Torut tidak bisa lepas dari tanggungjawab atas masalah ini," jelas adik kandung Pengacara senior, Mika Lumiling, ini.
Seperti diketahui, Kalem (red, Kades) Rindingallo Desianto Matasak sebelumnya dikabarkan disorot warga dan pemuka masyarakatnya. Ini terkait penggunaan dana desa serta pelaksanaan pembangunan atau kegiatan pisik di lapangan dalam membangun infrastruktur yang ada.
Warga dan tokoh masyarakat setempat menginformasikan adanya tumpang-tindih pembiayaan atas proyek perintisan jalan tani antara dana desa dan dana aspirasi (perkodes) dewan Torut. Pasalnya, menurut warga dan pemuka masyarakat Lembang Rindingallo, ketika dilakukan pemeriksaan yang lalu pihak Lembang menunjuk pekerjaan perintisan tiga ruas jalan tani yang sebenarnya dari dana perkodes.
Dari keterangan warga ini diperoleh petunjuk adanya dugaan fiktif atas proyek jalan dana desa setempat.
Warga juga melaporkan item pekerjaan jalan yang lain yang tidak tuntas serta pembangunan pisik seperti puskesdes atau pustu. Juga gaji warga tukang yang belum dibayar pada pekerjaan pembangunan talut puskesdes serta pekerjaan lainnya. (Tom)
Tags
Daerah
