PPN Brondong Dinilai Gagal, Relokasi TPI Ke PPDI Kembali Tertunda

Kepala PPN Brondong Deddy Sutisna, Kasulasa, KUD Minatani, dan Arif Sujanarta, Dinas Perikanan Lamongan saat melakukan rapat dengan pedagang, nelayan, dan pengguna jasa lainnya di Aula PPN Brondong
LAMONGAN (wartamerdeka.info) -
Rencana  relokasi kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dari lokasi lama ke lokasi baru di Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong yang sebelumnya direncanakan pada Minggu kedua bulan Juli sehabis lebaran, yang sebelumnya diprediksi akan mengalami kendala yang sama seperti upaya relokasi sebelumnya yang selalu menuai kegagalan, ternyata bukan isapan jempol.

Tertundanya pelaksanaan pemindahan kegiatan TPI ke PPDI tersebut disampaikan kepala PPN Brondong, Deddy Sutisna saat dikonfirmasi media ini, hari ini (16/7/2019).

"Ini masih ada beberapa kali rapat lagi baik dengan pedagang ikan eceran/pengecer yg juga minta tempat...begitu juga dgn tenaga pikul/pengkrendeng terhadap kelompok2nya...pembeli/supplier dan para pengorek/tenaga sortir," ujar Deddy Sutisna.

Setelah kembali melakukan kordinasi, ungkap Deddy pihaknya  baru akan mengundang kembali semua pihak untuk menentukan tanggal dan teknis operasional pelaksanaan.

"InsyaAllah...akhir bulan ini sebelum saya pensiun," tegasnya.

Informasi yang dihimpun media ini menyebut relokasi pelaku pasar dan kegiatan bongkar ikan nelayan di PPDI selama ini, tak ada persiapan matang sehingga terkesan di paksakan. karena itu, dipastikan akan terus menjadi pro kontra oleh pelaku usaha dan para pengguna.

Tertundanya relokasi pemindahan TPI lama ke kawasan PPDI beberapa waktu lalu, misalnya sudah diprediksi banyak pihak. Walau study banding telah beberapakali dilakukan oleh dinas perikanan Lamongan dan PPN, setempat.

Aktifis di Madani Institut Nu'man Suhadi, bahkan kerap menyebut, sejak awal pembangunan PPDI hanya berorientasi pada proyek dan bukan pada pelayanan kepada masyarakat pengguna (nelayan, penjual, dll) sehingga beberapa kali rencana relokasi tersebut tertunda dengan alasan klasik, yakni masih menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Menurut dia, seharusnya perencanaan pembangunan PPDI sejak awal telah mengetahui secara detail kebutuhan para pengguna, kalau tertunda seperti ini terus, bisa jadi menandakan bahwa selama ini, pihak PPN setempat lebih banyak duduk dikantor daripada harus turun ke lapangan.

"Seperti pemindahan yang sebelumnya, selain ada kesan dipaksakan sarana dan prasarana belum siap, seperti kurang luasnya lokasi parkir perahu dan bongkar ikan Selain itu, lapak2 untuk supplier, pemrosesan ikan juga dinilai masih minim," tambah dia.

Sementara dinas Perikanan pemkab Lamongan sendiri dinilai kurang memiliki greget untuk merealisasikan program pemindahan tersebut.

"Seharusnya, meskipun ini kewenangan PPN, tapi dinas perikanan harus maksimal melakukan langkah langkah perencanaan. Dengan rencana yang matang tidak mungkin akan tertunda terus," papar Nu'man.

Kepala UPT PPN Brondong, Dedy Sutisna, beberapa waktu kemarin kepada pers pihaknya membenarkan kalau alasan masih kurangnya sarana dan prasarana menjadi alasan gagalnya kegiatan relokasi.

Selain mempersiapkan lokasi tambat labuh, kini PPN terus melakukan penyempurnaan terkait fasilitas lain, seperti sarana air, listrik dan kelengkapan dermaga lainnya," kata Dedi Sutisna.

Sementara, terkait rencana pemindahan lokasi TPI ke PPDI Dedy membenarkan.
"Ya, kalau tidak bulan Juni ya, Juli masih harus dikordinasikan dengan instansi terkait di Lamongan," ujar Dedy Sutisna via WA-nya.

Sementara beberapa supplier dan nelayan setempat dikonfirmasi belum satu suara.

Masih terjadi pro kontra, selain belum lengkapnya sarana, akses menuju lokasi PPDI juga dianggap jauh sehingga menambah biaya transportasi.

"Saya berharap jangan dipindah, sebagai tenaga pengorek (penyortir) merasa berat dengan perpindahan itu," kata sarnem salah seorang pekerja di TPI setempat.

Hal senada dikatakan Wagimin, nelayan Brondong, dia menyebut kalau adanya relokasi TPI malah akan menambah beban kesibukan.

"Dan otomatis ya, biaya membengkak, sudah itu, bongkar ikan harus antri," jelasnya.(Mas)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama