 |
| Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH, MH. |
Gugatan ini telah didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah daftar No: 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 24 September 2019. Dan telah diagendakan persidangannya pada 18 Oktober 2019.
Latar belakang diajukannya gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), terhadap para Tergugat menurut Peggugat OC Kaligis, sapaan akrab Otto Cornelis Kaligis, bahwa walaupun sekarang Penggugat adalah seorang Warga Binaan di Lapas Sukamiskin, sebagai salah seorang korban target KPK karena didalam buku buku karangan Penggugat, Penggugat sering mengkritik KPK sebagai institusi yang tidak bersih, dan langkah KPK didukung oleh temuan hasil angket DPR Komisi III, Penggugat tetap tidak kehilangan hak untuk turut serta memperjuangkan hukum karena seorang yang dicap sebagai nara pidana, tetap dapat turut serta menegakkan kebenaran melalui pengadilan.
Dibandingkan dengan para tersangka kelompok KPK yang terlibat pidana yang bebas berkeliaran diluar penjara, karena deponeering, Penggugat tidak pernah merasa kecewa dirampok kebebasan Penggugat, melalui rekayasa tuntutan KPK yang tebang pilih.
Semua pemberi suap dan penerima suap untuk perkara suap 5000 dolar Singapura, yang satu paket dengan Penggugat, dituntut KPK disekitar 3 tahun, dijalankan hukuman mereka sekitar satu tahun sampai dengan dua setengah tahun kecuali Penggugat yang bukan pencuri uang negara dituntut KPK 10 tahun sampai dengan kasasi, sindir Kaligis.
Sebelum memasuki materi gugatannya, pengacara kenamaan ini, mengemukakan beberapa Undang Undang tentang kewenangan dan tugas penyidik.
Menurut Kaligis, para Tergugat dalam melakukan tugasnya incasu tugas penyidikan, wajib mengikuti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan para Tergugat di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik harus mematuhi ketentuan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Tergugat I, lanjut Kaligis, pada bulan Februari 2015 telah menerima Laporan Polisi No: LP/226/II/2015/Bareskrim, tertanggal 24 Februari 2015 dengan terlapornya Denny Indrayana atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkum RI Tahun Anggaran 2014.
Bahwa dalam Laporan Polisi tersebut di atas, Denny Indrayana dilaporkan telah menginstruksikan penunjukan dua vendor 'payment gatrway' sekaligus memfasilitasi untuk mengoperasikan sistem tersebut.
Atas penunjukan dua vendor tersebut diduga adanya pembukaan rekening bank suasta atas nama perusahaan rekanan. Rekening bank tersebut kemudian digunakan untuk menampung dana sebelum disalurkan ke kas negara. Sistem itu juga memungut biaya tambahan sebesar Rp 5.000 dari setiap pemohon paspor.
Pada 24 Maret 2015 Tergugat I, secara lantang mengumumkan kepada masyarakat bahwa Tergugat I telah menerapkan Denny Indriana sebagai tersangka pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dab HAM RI Tahun Anggaran 2014.
Masih kata Penggugat Kaligis, sebagian masyarakat umum sudah mengenal siapa Denny Indrayana yang dikenal sebagai pegiat anti korupsi yang sangat bernafsu untuk menuntut para koruptor. Apalagi saat menjabat sebagai Wakil Menkum HAM. Dia sangat gigih melawan korupsi, namun semua itu ternyata hanya kedok karena status Denny Indrayana saat ini adalah sebagai tersangka dalam berkas perkara yang saat ini diperiksa Tergugat II.
Diungkap Kaligis bahwa awalnya berkas perkara Denny Indrayana diperiksa Tergugat I. Namun melalui surat No. B/3808/VI/RES/3.2/2018/Bareskrim tertanggal 22 Juni 2018, tanpa alasan yang jelas, Tergugat I, melimpahkan berkas perkara dengan tersangka Denny Indrayana tersebut kepada Tergugat II. Dan sanpai saat ini Tergugat II tidak melanjutkan peneriksaan atas Berkas Perkara dengan Tersangka Denny Indrayana tersebut, kata Kaligis.
Tindakan pelimpahan berkas perkara tersangka Denny Indrayana dari Tergugat I kepada
Tergugat II menimbulkan tanda tanya besar karena bagaimana mungkin Tergugat I melimpahkan berkas perkara Denny Indrayana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi Payment Gateway, mengingat penyidikan yang dilakukan Tergugat I sudah sampai pada tahap pengiriman berkas kepada Kejaksaan Agung RI. Apakah Tergugat I takut terhadap Denny Indrayana sebagai seorang mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM? tanya Kaligis.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut ditujukan kepada Tergugat I (Bareskrim Polri) dan Tergugat II (Kapolda Metro Jaya), karena berdasarkan fakta fakta hukum, pemeriksaan yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Denny Indrayana seperti berjalan di tempat, tidak transparan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Dengan melimpahkan penyidikan dari Tergugat I kepada Tergugat II perkembangannya sudah tidak diketahui lagi sehingga menimbulkan praduga perkara ini seolah olah sudah dihentikan Tergugat II.
Tergugat II seperti melindungi tersangka Denny Indrayana mengingat tersangka dikenal sebagai pegiat anti korupsi yang sangat getol menuntut para koruptor dan juga sebagai penggagas terbitnya Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Namun Denny Indrayana ternyata menjadi tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM.
Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang dikemukakan Penggugat, karenanya Penggugat OC Kaligis minta agar gugatannya dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Selatan, yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Setidaknya memutus memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan penyidikan/penuntutan perkara Denny Idrayana.(dm)
Tags
Hukum
