BREAKING NEWS

OC Kaligis Tantang Novel Baswedan Lapor Polisi

JAKARTA (wartamerdeka.info)  - Gugatan pengacara kondang, Prof Dr Otto Cornelis Kaligis SH MH sebesar Rp 1 juta terhadap Jaksa Agung dan...

Kades Terpilih Tidak Boleh Memberhentikan Perangkat Desa Tanpa Alasan Kuat


MUARA ENIM (wartamerdeka.info) - Dinas Pemdes Muara Enim menggelar acara rapat koordinasi dengan Kepala Desa Terpilih tahun 2019 dalam Kabupaten Muara Enim, Selasa (26/11/2019).

Rapat tersebut bertujuan terkait rencana  pelatikan 102 kepala desa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kadis Pemdes Emran Tabrani di ruang aula bina desa Dinas Pemdes.

Dikatakan Emran, dikumpulkannya seluruh kades terpilih ini untuk diberi arahan dan masukan terkait masalah perlengkapan mereka serta dalam melaksanakan tugasnya di Desa masing masing setelah mereka selesai dilantik nanti.

"Yang melantik para kades nanti adalah Plt Bupati Muara Enim dan lokasi pelantikan di pelataran Gor Muara Enim," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Emran, kepala desa tidak boleh asal ganti atau memberhentikan perangkat Desa dan kepala desa jangan mencoba coba memimpin desa dengan secara arogan.

Diingatkannya, jika kemarin ada yang kampanye terkait perangkat desa, harap bersabar karena perangkat desa tidak boleh diberhentikan, kecuali terkait 4 unsur: umur 60 tahun, tidak aktip di masa tugas perangkat desa, meninggal dunia, dan berhenti atas permintaan sendiri.

"Kepala desa janganlah asal mengganti operator desa dan operator siskudes.  Digaepkan kepala desa terpilih bekerja sama dengan BPD, karena BPD bukan  musuh kepala desa.  Hal ini supaya roda pemerintahan di desa tetap berjalan dengan apa yang diharapkan kita bersama," pungkasnya. (Agus v)

Subscribe to receive free email updates:

3 Responses to "Kades Terpilih Tidak Boleh Memberhentikan Perangkat Desa Tanpa Alasan Kuat"

  1. Semoga semua kades terpilih menjalankan peraturan yang ada utama nya masalah perangkat desa

    BalasHapus
  2. Gimana ngak diganti,,satu alasan,,walinagari berhak mengganti perangkat desa,itu sesuai uu desa 2014,
    yg ke 2,wali nagari itu pemilihan bukan pns yg ditunjuk pemerintah
    Yg ke 3 perangkat dengan wali nagari harus sejalan,,mna bisa wali nagari bekerja dengan lawan politik nya,,
    Yg ke4 jabatan wali nagari sama dengan,,jabatan presiden,,gubenur,bupati,,bukan jabatan camat

    BalasHapus
  3. Saya setuju supaya kepala desa tidak sembarangan main copot perangkat desa

    BalasHapus