Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

 


 


Wali Kota Gorontalo: Kalau Saya Diberi Amanah Pimpin Apeksi Akan Berjuang Agar Dana Kelurahan Yang Distop, Bisa Digulirkan Lagi

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha

GORONTALO (wartamerdeka.info) - Wali Kota Gorontalo, Marten Taha berharap, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) harus menjadi sebuah wadah yang benar-benar ada impacts-nya  yang positif terhadap perkembangan kota-kota. 

Apkesi adalah organisasi  yang menghimpun seluruh walikota se Indonesia, dan merupakan wadah bagi para Wali Kota dalam rangka untuk menyuarakan aspirasi daerah ke tingkat pusat.

Dia berharap Apeksi  bisa terus mendorong kerjasama antar kota, agar kota-kota kecil bisa lebih maju. 

"Juga upaya lain dalam rangka memperjuangkan anggaran. Contoh, selama ini yang mendapat anggaran baru tingkat desa. Sedangkan pemerintah kota sebagian besar adalah kelurahan. Kami berjuang, alhamdulillah dua tahun berturut-turut. Tapi tahun 2021 ini di-stop, tidak lagi diberikan," ujar  Marten, Rabu (27/1/2020).

Dulu, lanjutnya, Apeksi berjuang untuk 8000-an kelurahan seluruh Indonesia yang berada di kota agar diberikan dana seperti dana desa yang langsung dinikmati masyakarat. "Tapi, walaupun dapat nilainya hanya Rp350 juta tidak sebesar dana desa. Kalau dana desa paling tidak 2 miliar rupiah," sebutnya.

Untuk munas nanti, katanya, akan merekomendasikan agar dana kelurahan itu dikembalikan lagi. 

Jika Dana Desa itu peruntukannya untuk mengatasi kemiskinan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat,  dan menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat desa, di  kelurahan juga demikian, yakni  untuk infrastruktur perkotaan, pengembangan UMKM di perkotaan. 

"Dana kelurahan ini juga dikelola langsung oleh lurah-lurah seperti dana desa yang dikelola langsung oleh kepala desa. Kami yang awasi agar kegunaannya tepat sasaran dengan prosedur mekanisme aturan," paparnya.

Kemudian, dia menjelaskan kegunaan dan manfaat wadah ini untuk membangun kebersamaan semua kota agar pembangunan itu bisa berjalan seperti yang diharapkan semua. Misalnya pembangunan infrastruktur, penataan lingkungan, penataan birokrasi,  penanggulangan mitigasi bencana.

"Masing-masing kita bisa saling belajar dan saling replikasi dengan daerah lain.  Jadi manfaat wadah Apeksi ini sangat besar sekali untuk penguatan kota-kota di Indonesia ini. Kita semua ada 98 kota di seluruh Indonesia termasuk 5 kota yang ada di Jawa," terangnya.

Dia menuturkan, perjuangan Apeksi terhadap pemerintah pusat salah satunya UU Cipta Kerja bisa terwujud sekarang dengan tidak memberi banyak aturan di daerah. Beri kemudahan kepada pelaku usaha agar bisa berusaha di daerah. 

"Karena selama ini banyak sekali aturan aturan regulasi yang harus dipenuhi mereka. Akhirnya tidak jadi membuka usaha. Dengan UU Cipta Kerja memudahkan para investor berusaha di daerah. Kita koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan BKPM, dengan kementerian investasi, dengan kementerian keuangan dll. Itu perjuangan dari Apeksi," ujarnya.

Demikian juga dengan penataan birokrasi, kata Marten, melalui penyederhanaan aturan birokrasi penting di daerah. Hal ini agar jangan menimbulkan tafsiran yang justru menghambat jalannya birokrasi. Begitu pula dengan pelayanan publik dilakukan dengan tepat dapat dinikmati masyarakat secara langsung. 

Daerah ini merupakan bagian tata pengelolaan pemerintah Indonesia. Artinya  daerah-daerah provinsi maupun kabupaten kota itu di bawah koordinasi Mendagri. Jadi semua regulasi, aturan, edaran itu acuannya ke Kemendagri. 

"Sementara kementerian teknik ini terkait dengan tugas-tugas kita,  misalnya bidang sosial ada kementerian sosial, kementerian pertanian, kementerian perdagangan. Tapi untuk kota-kota cantolan utamanya Kemendagri, karena regulasi, tata kelola keuangan diatur oleh permendagri. Maka, jika diundang kementerian teknik melalui Kemendagri," ujarnya.

Sejak tahun 2020, tuturnya, dengan adanya recofusing  mengakibatkan dana-dana taktis daerah berkurang. Di awal tahun 2020 aman-aman saja. Tapi memasuki bulan Maret karena dilanda Covid-19 maka anggaran kita diperuntukkan untuk menangani masalah kesehatan dan mengatasi dampak ekonomi serta jaring pengaman sosial.

"Anggaran kita dipangkas kemudian direcofusing untuk membiayai ketiga hal ini kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonominya. Sehingga pembangunan dan urusan lain tidak tertangani dengan baik karena anggaran kita dipangkas. PAD kita juga berkurang karena usaha di daerah mandeg. Berarti pendapatan asli daerah menurun. Di tahun 2021 'penderitaan' masih berlanjut," ungkapnya.

Dengan upaya meningkatkan pemulihan ekonomi dia meyakini bisa teratasi. Karena pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan oleh daerah tapi tidak semua daerah bisa menikmati. "Tapi kota Gorontalo bisa, karena kita berjuang. Yaitu dengan dana pemulihan nasional sebesar 300 miliar berupa pinjaman tanpa bunga," sebutnya.

Menurutnya, perlu ada kolaborasi dan sinergi karena masing-masing daerah punya unggulan. Ada potensi daerah yakni pariwisata, pertanian, dan sebagainya yang harus dikembangkan. Dalam tanda kutip kita lobi pemerintah pusat. 

Karena, menurutnya, bagaimana mungkin mendapat perhatian jika tidak bersuara ke pusat. Dan wadah Apeksi ini sebagai tempat untuk berjuang sama-sama pasti akan didengar daripada hanya berjuang sendiri-sendiri. 

"Seandainya saya diberi amanah menjadi ketua Apeksi, saya akan menghimpun semua kepala daerah untuk berbicara bersama-sama. Apa kepentingan daerah yang kita perjuangkan. Sebab kalau kita berbicara sendiri-sendiri tidak maksimal yang akan diberikan. Jadi ada hal-hal yang ada di daerah ini tidak terdengar pusat dan wadah ini kita jadikan corong. Kalau kita berjuang bersama-sama," katanya. (A)

Posting Komentar untuk "Wali Kota Gorontalo: Kalau Saya Diberi Amanah Pimpin Apeksi Akan Berjuang Agar Dana Kelurahan Yang Distop, Bisa Digulirkan Lagi"