Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

 


IPW: Kapolri Baru Harus Menghilangkan Semua Ketentuan Yang Diskriminatif Di Tubuh Polri

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane 

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengharapkan, Kapolri baru pengganti Idham Azis bisa senantiasa bersikap satu kata dengan perbuatan, sehingga bisa menjadi teladan bagi 400.000 anggota kepolisian.

IPW melihat tantangan yang dihadapi Polri ke depan cukup berat, mengingat dampak pandemi Covid 19 sudah menimbulkan banyak persoalan baru, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Sementara Polri sendiri harus menghadapi berbagai persoalan internal yang tak kalah berat. Misalnya adanya sejumlah ketentuan yang diskriminatif. 

"Untuk itu Kapolri baru harus segera menghilangkan semua ketentuan yang diskriminatif di tubuh Polri, misalnya ketentuan non Akpol dilarang mengikuti Sespimen, perwira LAN 1 tidak boleh menjadi Kapolda, tidak adanya Kapolda perempuan dan lain-lain," ujar Neta S Pane, dalam siaran persnya, hari ini.

Selain itu Kapolri baru perlu konsisten dalam menegakkan sikap Promoter Polri dan konsisten menerapkan kontrol terhadap bawahan langsung oleh masing masing atasan, sehingga semua jajaran kepolisian terkendali kinerja, mentalitas maupun moralitasnya.

Di eksternal, jajaran kepolisian harus menghadapi kian meluasnya narkoba yang meracuni generasi muda. Ini patut menjadi prioritas. Lalu berkembangnya radikalisme, masih bercokolnya potensi terorisme, dan kondisi sosial ekonomi yang memicu berbagai aksi kriminal juga perlu menjadi fokus perhatian agar tidak meresahkan masyarakat.

"Sepintas terlihat sederhana tapi permasalahan yang dihadapi Polri bukan   permasalahan sederhana. Sebab itu berbagai masalah yg dihadapi harus dapat diidentifikasi Kapolri baru dan jajarannya dengan tiga pendekatan, yakni what, why dan how, sehingga strategi penyelesaian masalah bisa tepat dan cepat," tambah Nera S Pane.

Dalam pendekatan what, kapolri baru dapat melihat tantangan yang akan dihadapi Polri bahwa masalah menjadi kompleks karena adanya masalah internal yang serius disamping masalah eksternal yang amat berat. 

Dengan pendekatan why, bisa ditelaah kenapa hal itu terjadi dan kenapa harus cepat ditangani dengan tepat. 

Dengan pendekatan how, bisa ditelaah bagaimana menghadapi tantangan yang ada dan bisa memberi jawaban kepada jajarannya kenapa masalah itu harus ditangani dengan cepat dan tepat. 

Dengan ketiga pendekatan tadi, strategi apa yg harus dilakukan untuk menghadapi tantangan atau masalah akan bisa dilakukan tanpa harus melanggar HAM. Jangan sampai terjadi, penugasannya cuma membuntuti tapi orang yang dibuntuti malam dieksekusi mati, sehingga terjadi masalah berkepanjangan dan ruwet.

Masalah yang dihadapi Polri sekarang ini tidak bisa disamakan dengan era kapolri kapolri sebelumnya, apalagi disamakan dengan era Kapolri Widodo Budidarmo di tahun 1974-1978. 

Saat ini, bangsa Indonesia sangat berat menghadapi isu ideologi, agama, radikalisme, sparatisme, dan terorisme. Artinya, sikap, prilaku, kinerja, dan strategi jajaran kepolisian jangan sampai menimbulkan masalah baru, yang bisa menjadi penghambat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Untuk itu IPW berharap, siapa pun Kapolri baru yang menjadi pilihan presiden harus mampu menjawab  what, why, how, dan menerapkan strategi terbaik dalam memimpin 400.000 personil Polri dan meredam isu pertentangan agama, radikalisme, sparatisme, dan terorisme. 

"Bagaimana pun bangsa ini memerlukan kapolri yang mampu wewujudkan harapan  masyarakat dan bukan hanya mampu mewujudkan keinginan satu orang, satu golongan atau kelompok tertentu," pungkas Neta S Pane. (A)


Posting Komentar untuk "IPW: Kapolri Baru Harus Menghilangkan Semua Ketentuan Yang Diskriminatif Di Tubuh Polri"