BARRU (wartamerdeka.info) - Permasalahan yang belakangan ini mendapat sorotan warga khususnya obat-obatan yang sering tidak tersedia di Apotik di Rumah Sakit Umim Daerah (RSUD) Barru mulai menemukan solusi.
Hal ini setelah DPRD menginisiasi pertemuan antara pihak Manajemen Rumah Sakit dengan pihak terkait seperti BPJS Kesehatan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Direktur PDAM.
Ketua Komisi III DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin yang memimpin Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung, Jumat 18/6/2021 di kantor DPRD Barru, mengatakan pertemuan ini bukanlah kencari kesalahan tapi mencari solusi agar permasalah yang ada di RSUD dapat diatasi bersama semua stakeholder terkait. Itulah sebebnya kenapa pertemuan ini kita adakan.
Sebagaimana diketahui, manajemen Rumah Sakit saat ini terkendala pengadaan obat-obatan akibat biaya operasional lebih besar dibanding pemasukan. Hal ini diperparah dengan situasi Pandemi yang berdampak pada kurangnya pasien disatu sisi dan disisi lain biaya penanganan pasien menjadi mahal karena tenaga medis harus dilengkapi alat pelindung diri (APD).
Direktur RSUD Barru, Dr. Hj. A. Nikmawati, DEA menjelaskan pendapatan RSUD priode Januari-Mei 2021 hanya berkisar Rp. 8.7 Milyar. Dana tersebut digunakan untuk membayar jasa medis, operasional Rumah Sakit seperti Listrik, Air, Obat-obatan, biaya makan minum pasien dan kebutuhan lainnya. Kondisi tersebut membuat pengadaan obat-obatan menjadi terganggu.
"Alhamdulillah, kondisi tersebut berangsur angsur kami benahi sehingga kelangkaan obat, khususnya obat tertentu sudah mulai teratasi dan sudah tersedia", terangnya.
Selain itu, masalah Parkir,Kebersihan, Loundry dan Katering yang dipihak ketigakan, menurut Direktur tetap dibawah pengawasan pihak Menejemen Rumah Sakit. Khusus untuk makan minum pasien dan tenaga medis, dibawah pengawasan ahli Gizi RSUD. Semua makan minum pasien dibawah pengawasan ahli gizi dan dikelola di Instalasi Gizi RSUD, Kecuali makan minum para tenaga medis yang dipihak ketigakan. Itupun tetap dalam pengawasan yang ketat.
Sementara terkait, masalah kebersihan Rumah Sakit, dijelaskan bahwa pengelolaannya sudah lama dipihak ketigakan, termasuk penanganan limbah medis. Dan pihaknya sudah menegaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan susuai isi perjanjian kontrak.
Sementara, Kepala Cabang BPJS Pare Pare, Nathalia Panggelo mengatakan, untuk, mendukung kelancaran operasional RSUD pihaknya membayar berdasarkan klim. Jika selama ini lanjut dia, Klim dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya, maka untuk mendorong RSUD keluar dari masalah kesulitan biaya operasional, maka pihaknya siap membayar klim setiap 14 hari berdasarkan klim yang diterima.
Pihak BPJS juga mengapresiasasi kebijakan Pemda Barru dimana untuk tahun 2021 perakhir Mei, Pemda Barru telah membayarkan ke BPJS untuk warga miskin sebesar Rp. 10 Milyar lebih.
Kepala Dinas PKAD Barru, Abu Bakar menegaskan, pengelolaan RSUD Barru masuk dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana secara mandiri mengelola keuangannya sendiri. Namun demikian jika diperlukan maka Pemda akan hadir , membantu mengatasi masalah. Tentu sesuai dengan mekanisme yang ada.
Terkait dengan pertanyaan dan saran anggota DPRD, Syahrul Ramdani (Nasdem) , Andi Wawo Monjengi(PPP). Rusdi Cara (Golkar). Syamsu Rijal (PDIP). Yang mendesak pihak Rumah Sakit untuk segera memasukkan klim ke BPJS untuk membantu operasional sehingga permasalah yang selama ini menuai sorotan bisa teratasi.
Pihak Rumah Sakit diminta untuk memaksimalkan potensi yang ada dengan menerapkan skala prioritas dan pengawasan yamg ketat hingga pada saatnya nanti kondisinya bisa normal kembali. "hal ini dibutuhkan komitmen, kemauan dan kerjasama semua stakehilder terkait", harap Syamsuddin mengakhiri pertemuan yang berlangsung 4 jam lebih. (syam)
