BARRU (wartamerdeka.info) - Komisi I DPRD Barru menggelar pertemuan/audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), PPKB dan PPPA kabupaten Barru diruang rapat Komisi I, Kantor DPRD Barru, Jumat 16/7/2021.
Ketua Komisi I DPRD Barru, Ir. H. Mursalim Abdullah menjelaskan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Jadi pertemuan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan BUMDes di kabupaten Barru," jelasnya.
Kepala Dinas PMD, PPKB, PPPA, Jamaluddin, S. Sos. MH selaku pembina BUMDes menguraikan bahwa, saat ini semua Desa yang ada di kabupaten Barru sudah memiiki BUMDes.. Namun berbicara BUMDes, ada yang jalan ada juga yang tidak jalan.
"Berbicara mengenai BUMDes hampir semua daerah punya masalah yang sama, ada yang sudah berjalan ada juga yang tidak," jelasnya.
Namun setelah lahirnya Undang-undang nomor 6/2014 tentang Desa, di sinilah terbuka peluang dengan adanya Dana Desa dimana salah satu prioritas penggunaannya adalah pengembangan BUMDes.
Selain itu lanjut Jamaluddin, kebijakan Kementerian Desa yang menempatkan pendamping ditingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa sangat membantu dalam pengembangan BUMDes.
Diakui, Salah satu kendala pengembangan BUMDes adalah masalah manajemen. Kemudian SDM pengelolanya. "Banyak mau terlibat tapi tidak memiliki jiwa wirausaha," katanya.
Menurutnya, dalam kurung waktu tiga tahun terakhir ini sudah ada beberapa BUMDes yang sudah berkembang dan memberi kontribusi ke Pemerintah Desa melalui Unit usaha yang mereka kelola.
"Salah satu indikator keberhasikan BUMDes adakah sejauh mana mampu berkontribusi ke pemerintah desa melalui Pendapatan Asli Desa (PAD) dan sudah ada beberapa yang, mampu seperti itu," tandas Jamaluddin.
Sementara, Anggota Komisi I, Andi Wawo Manonjengi berharap agar pengelola BUMDes terus mendapatkan pendampingan. baik pendampingan kelembagaan, pengelolaan administrasi, maupun peningkatakan kapasitas pengelolanya.
(syam)
