KAB GORONTALO (wartamerdeka.info) - Berbagai harapan dan keluhan lahir dari pelaksanaan rapat kerja daerah (Rakerda), PKK Kabupaten Gorontalo tahun 2021. Harapan ibu-ibu PKK baik kabupaten hingga tingkat kecamatan, desa serta kelurahan pun terungkap bahwa optimalisasi suksesnya kegiatan dan program itu harus ditunjang dengan dukungan anggaran pemerintah desa maupun kecamatan bahkan dukungan Pemerintah Kabupaten.
Seperti diketahui, PKK merupakan mitra pemerintah, berjenjang mulai di tingkat desa hingga Kabupaten, provinsi bahkan ketingkat pusat. Selaku mitra stategis pemerintah, memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang sama dalam menyukseskan seluruh program-program pembangunan.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U Tayeb, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan rakerda PKK Kabupaten Gorontalo tahun 2021.
egitu banyak program yang telah dirumuskan. Dalam penyusunan progam tentunya, kata Hadijah, bagi Ibu-Ibu PKK bisa memposisikan ketua PKK di jajaran pemerintah Kecamatan, desa dan kelurahan, untuk bisa mendapatkan proporsi anggaran kegiatan dan program ke depan.
Terkait berbagai program dan kegiatan PKK, melalui kepala Bappeda telah dijelaskan bahwa bagaimana mencantolkan porsi kegiatan apa saja. Selama ini menjadi keluhan ibu-ibu kecamatan, desa dan lurah bahwa memang kekurangan energi untuk bergerak.
“Insya Allah, ke depan, karena Pak Bupati komit untuk menambah anggaran buat kecamatan dan kelurahan, kita akan membuat komitmen dengan para camat, kita tambahkan anggaran. Mudah-mudahan anggaran sudah lebih sehat tahun depan. Kita tambahkan mana porsi PKK kecamatan sehingga jelas mana porsinya untuk kegiatan-kegiatan yang tersesuai dengan aturan yang ada,” ungkap sekda Hadijah.
Bahkan, kata Hadijah, melalui Dinas Pemberdayan Desa, akan dibuat pakta integritas antara camat da lurah dan antara camat dengan kades untuk bisa menuangkan dan mendukung program pokok PKK. Bukan saja mendukung kegiatannya tapi juga finansialnya.
Menurut Sekda Hadijah, tanpa finansial, PKK desa dan kecamatan tidak bisa berbuat banyak. Karena semua apa yang dibuat di tingkat kecamatan dan kabupaten, sumbernya itu melalui PKK desa. Sehingga mereka harus diaktifkan dan diberi ruang melalui kades untuk bisa aktif sekaligus kegiatan dan juga finansialnya.
Lanjutnya, tugas ibu-ibu PKK sangat besar karena PKK mitra pemerintah daerah secara berjenjang mulai pusat sampai ke tingkat desa. Sebagian besar program pemerintah Kabupaten itu, dilakukan ibu-ibu PKK yang telah tersusun dalam 10 program PKK dijabarkan melalui pokja satu sampai empat.
“Sehingga karena mitra dan banyak program kami yang diemban oleh ibu-ibu PKK, memang sudah seharusnya didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ucap Hadijah.
Ia menambahkan, tugas pokok PKK itu, merencanakan, melakukan, membina melaksanakan program kerja PKK sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat. Juga nenghimpun, memberikan bimbingan serta menyampaikan laporan dn mendakan supervise atas pelaksanaan program PKK itu sendiri.
“Jadi, memang luas tugasnya. Keluhan-keluhan tadi terkait kekurangan dana Kami merasakan keluhan PKK, mudah-mudahan setelah disahkan LKPJ 2020, kemudian dievaluasi oleh provinsi dan dua minggu kemudian dan kita akan mulai menyusun APBD-P dan setelah APBD-P kita menyusun APBD 2022, Nah, ini sangat tepat sekali, mudah-mudahan akan terjawab berbagai keluhan itu,” tukas Hadijah.
Hadijah mohon dukungan dari Ibu Ketua dan wakil Ketua PKK Kabupaten Gorontalo, karena otoritas anggaran untuk memprovokasi hal ini adalah pak Bupati dan wakil Bupati.
“Kita sama -sama provokasi pak bupati dan wakil Bupat Demi kejayaan PKK kedepan makin,pemerintah daerah bisa eksis apabila PKK eksis. PKK bergerak hingga dusun-dusun. Kalua pemerintah daerah ada kepala dusun, PKK dasa wisma disna. Sehingga, kita sama, sejajar,” tandasnya. (Ar/Ir)
