TalkShow APKASI – Jelang Pilkada Serentak 2024, Dirjen Bina Bangda Tekankan Penyusunan RPD 2023-2026


JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menyambut Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada tahun 2022 dan 2023 akan terdapat 272 daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah. 

Isu-isu seperti keberlanjutan pembangunan daerah selama kekosongan Kepala Daerah, telah menjadi salah satu hal yang diangkat untuk menjadi diskusi kita bersama. 

Hal ini juga disampaikan oleh Sarman Simanjorang, Direktur Apkasi, selaku moderator dalam acara TalkShow APKASI – “Pj Kepala Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024”. 

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan, Kemendagri telah mengantisipasi terkait dengan keberlanjutan pembangunan daerah selama dijabat oleh Pj. Kepala Daerah. 

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, telah diamanatkan kepada Daerah yang habis masa jabatan Kepala Daerahnya tahun 2022, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. 

RPD dimaksud dalam penyusunannya akan mempedomani beberapa kebijakan nasional maupun kebijakan di masing-masing daerah khususnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

Setelah ditetapkan, nantinya RPD 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau dokumen perencanaan tahunan. 

Teguh juga menyampaikan bahwa, dari 101 daerah yang habis masa jabatan KDH tahun 2022, sampai dengan per tanggal 11 Maret 2022,  sudah terdapat 39% daerah yang melaksanakan fasilitasi Rancangan Akhir Penyusunan Dokumen RPD 2023-2026 dimaksud. 

Ke depannya, Kemendagri akan terus mendorong dan melakukan asistensi kepada masing-masing daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan RPD dimaksud. Hal tersebut mengingat, Dokumen RPD dimaksud sangat penting dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Talkshow tersebut hadir juga Penasehat Khusus APKASI (Prof. Ryaas Rasyid), Ketua Komisi II DPR-RI (Ahmad Doli), dan Direktur FKDH (Ditjen Otda Kemendagri). (A)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama