JAKARTA (wartamerdeka.info) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembukaan kembali keran ekspor crude palm oil (CPO) akan disertai dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
“Pelaksanaan ekspor oleh produsen (minyak goreng) akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi oleh Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, kementerian lembaga terkait, pemda dan pengawasan melibatkan Kejaksaan Agung,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat, 20 Mei.
Menurut Airlangga, pemerintah akan menindak tegas setiap penyimpangan dalam aturan minyak goreng. Baik pada sektor distribusi maupun ekspor. Katanya, kebijakan pembukaan keran ekspor ini juga akan diikuti kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.
“Pemerintah akan menerapkan aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic prize obligation pada minyak goreng nasional. Kebijakan ini akan ditentukan oleh kementerian perdagangan,” tuturnya.
Airlangga menambahkan, setelah pelarangan ekspor CPO, harga dan pasokan minyak goreng di masyarakat sudah kembali aman. Bahkan, pasokan minyak goreng pada April sudah melebihi jumlah kebutuhan perbulan secara nasional.
“Ketersediaan pasokan akan terus dimonitor. Distribusi pasar akan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP. Hal ini diharapkan agar distribusi minyak goreng bisa tepat sasaran,” ucap dia.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan pula jika akselerasi percepatan distribusi minyak goreng dengan harga eceran tertentu bakal ditangani oleh Perum Bulog untuk menyediakan cadangan 10 persen dari total kebutuhan.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan untuk membuka kembali keran ekspor CPO. Disebutkan bahwa ekspor ini ditujukan untuk menjaga harga tandan buah segar dari petani sawit tetap stabil.
Pasalnya, setelah pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya akhir April kemarin, harga TBS dari petani sawit terus mengalami penurunan.
