24 Provinsi Kena PMK, Ditjen Bina Bangda: Perlu Intervensi Berbeda Dalam Penanganan PMK

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Dirjen Bina Pembangunan Daerah , Teguh Setyabudi mewakili Menteri dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Progres Pengendalian PMK di Provinsi Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan, yang digelar kemarin (10 Agustus 2022)

Terkait hal ini Ditjen Bina Bangda berpendapat bahwa perlu Intervensi yang berbeda-beda pada setiap Lokasi penanganan penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di setiap daerah, hal ini dilakukan untuk penanganan PMK yang efektif. 

Pada forum yang sama, pimpinan rapat, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan  kasus aktif PMK secara nasional sudah menurun (32% dari total kasus kumulatif) dan tingkat kesembuhan terus meningkat. Mayoritas penyebaran terjadi di Indonesia bagian barat, meskipun terjadi juga di Indonesia bagian timur (Sulawesi Selatan). 

“Hingga saat ini tercatat 24 provinsi terkena PMK, 6 provinsi sudah berstatus zero reported case (DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan),” tegas Luhut. 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait penanganan PMK di beberapa daerah ini antara lain percepatan vaksinasi, mempertahankan zero case, melakukan pemotongan bersyarat pada wilayah yang masih rendah kasusnya,  disiplin zonasi lalu lintas serta biosecurity yang ketat.

Kemendagri akan terus memberikan dukungan dan melakukan sinkronisasi kebijakan, melalui inmendagri penanganan PMK.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Kepala BNPB, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, perwakilan dari Kemenkes, Kemenkeu, Kemenhub, BPKP, Tim Satgas Penanganan PMK Nasional, Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Kapolda di wilayah Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Pangda IX Udayana, Pangdam XIV Hasanuddin, para pakar dan akademisi serta asosiasi obat hewan. (A)

Posting Komentar untuk "24 Provinsi Kena PMK, Ditjen Bina Bangda: Perlu Intervensi Berbeda Dalam Penanganan PMK"