BUPATI Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo didaulat menjadi salah satu pembicara pada kegiatan Science Technology Inovation 2022 policy lecture Series 2.
Mantan rektor di dua Universitas ternama di Gorontalo tersebut hadir pada Kuliah Kebijakan Inovasi Iptek 2022 Seri 2 itu bersama tokoh nasional, antara lain, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Menteri Riset Dan Teknologi/Kepala BRIN 2019-2021, Herman M Suparman direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonom Daerah (KPPOD), Fajri Nursyamsi direktur Advokasi dan jaringan PSHK, dengan moderator Eduardo Edwin Ramda analisis kebijakan KPPOD.
Topik kegiatan itu adalah Mendorong Good Governance untuk menciptakan ekosistem iptek dan inovasi yang kondusif.
Mengawali paparannya, Prof. Nelson Pomalingo mengatakan, ada beberapa langkah perlu dilakukan dalam mendorong Good Governance untuk menciptakan ekosistem iptek dan inovasi yang kondusif.
Kata Nelson, salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah objektif, trasparan dan partisipatif.
“Objektif berarti menggunakan ilmu, menggunakan kebenaran. Bicara ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi berarti menggabungkan antara berpikir deduktif dan eduktif artinya teoritis dan fakta di lapangan,” kata Nelson.
Namun ungkap Nelson, bukan berarti pemerintah daerah atau masyarakat dibawa kepada masyarakat ilmiah riset dan sebagainya tapi paling penting adalah selalu berpikir objektif dan berpegang pada kebenaran data dan fakta.
”Tentunya ilmu pengetahuan ini berguna, bermanfaat untuk seluruh masyarakat,” ungkap Nelson.
Lebih jauh, Bupati dua periode itu menjelaskan, daerah harus diberi ruang melakukan perubahan dan perubahan itu dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.
Ada beberapa ekosistem yang dilakukan di daerah dalam rangka implementasi inovasi yang secara kondusif.
Pertama, ujar Nelson, bidang perencanaan. RPJMD harus didasarkan pada fakta dan data termasuk hasil riset. Jadi, pemerintah daerah kolaborasi dengan para ahli dalam rangka membuat perencaaan sambil juga melibatkan masyarakat.
“Apalagi dalam visi kami di Kabupaten Gorontalo yakni, Kabupaten Gorontalo Gemilang, mandiri menuju masyarakat madani,” jelas Nelson.
Ia menjelaskan lagi, Gemilang ini adalah mendorong bagaimana riset dan inovasi dilakukan di daerah.
Kemudian, kedua, selain perencanaan kita juga melakukan pengembangan kelembagaan. Di Kabupaten Gorontalo punya bappedalitbang. Jadi penelitan dan pengembangan bergabung di bappedalitbang.
”Dan sekarang kami mendorong badan riset daerah. Kami melibatkan tim tim strategis yang tentunya melibatkan seluruh perguruan tinggi di daerah sambil juga mendorong melalui OPD masing masing ada inovasi – inovasi dilakukan,” ujar Nelson.
Ketiga, kita juga mendorong sumber daya manusia untuk berkembang dengan baik berbicara data dan fakta.
"Oleh karena itu, salah satu misi kami adalah sumber daya manusia yang tangguh dan produktif. Tangguh dalam arti bisa mengatasi masalah," ungkapnya.
Alumnus fakultas pertanian Unsrat Manado itu menambahkan, di Kabupaten Gorontalo itu sewaktu dirinya awal menjadi bupati, lulusan SD 60 persen. IPM rangking tiga di seluruh provinsi Gorontalo.
”Karena itu, paket A B.C dan kursus – kursus terus didorong. Ini juga mendorong masyarakat lebih objektif, dan pada fakta dan data,” tambah Nelson.
Selain itu, Nelson menegaskan, dalam perencanaan periode kedua, ada tiga unggulan. Diantaranya sumber daya manusia, yakni pendidkan dan kesehatan. Kedua,ekonomin khusus pertanian terpadu dan UMKM koperasi dan transformasi birokrasi.
"Kenapa trasformasi birokrasi menjadi unggulan di daerah pada periode kedua kami, karena memang kami merasakan pada periode pertama pembangunan itu lambat eksekusi anggaran dan sebagainya karena birokrasi masih di bawah. Oleh karena itu kami sekolahkan mereka bahkan ada yang S3 dan sebagainya termasuk memberikan ruang dan kompentensi mereka terus didorong," ujarnya.
Keempat, anggaran, harus dusiapkan, baik untuk sekolah, riset termasuk membuat inovasi dan sebagainya. Ini berada di bappedalitbang sambil juga berada di OPD masing masing bahkan sampai ke tingkat desa.
Kelima, regulasi yakni membuat aturan bagaimana setiap OPD membuat inovasi, membuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan inovasi yang ada.
Dalam rangka mendorong iptek dan inovasi termasuk digitalisasi, terjadi percepatan pembangunan dengan informasi yang membuka wawasan bagi masyarakat.
“Digitalisasi menjadi bagian pengembangan inovasi yang penting bagi masyarakat demokrasi,” pungkas Nelson.
